Pewarta: Michelle de Jonker.
SULUT(Gawai.co) – Bank Indonesia (BI) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melakukan sidak pasar Rabu (6/7/22) pagi. Sidak ini dilakukan terkait stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di Sulawesi Utara (Sulut).
Usai melakukan sidak dilanjutkan dengan konferensi pers di ruang Tondano, Lantai 3 Gedung Bank Indonesia. Hadir Kepala Dinas Pangan Provinsi, Ir. Sandra T. P Moniaga, M.Si. Ia menyampaikan, informasi terkait stabilitas dan ketersediaan pangan pokok di Sulut setelah melakukan sidak pasar.
Dalam pemaparan, data hasil sidak pasar oleh TPID di giat Konferensi Pers, keterangan dari pihak BI sejak awal bulan Juni terjadinya peningkatan Inflasi harga bahan pokok di Sulut.
Hal itu disampaikan oleh Fernando Butar-Butar selaku Deputi Kepala Perwakilan Devisi Perumusan dan Implementasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKDA).
Menurutnya, adanya beberapa faktor kenaikan Inflasi bahan pokok yang terjadi beberapa bulan ini diantaranya adalah Cuaca El Nina, yang diprediksikan selesai pada bulan Juni, tapi masih berlanjut, dan sekarang di bulan Juli kita mulai masuk musim kemarau, harga pupuk juga menjadi masalah imbas dari permasalahan isu ekonomi global.
“Inflasi naik menjadi 3,6% dari tahun ke tahun (yoy), seharusnya kita sudah akan memasuki musim kemarau sejak Juni, tapi ternyata sampai saat ini intensitas hujan masih cukup tinggi, ini cukup mengkhawatirkan”, tegas Fernando Butar-butar.
Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Provinsi, Ir. Sandra T. P Moniaga menjelaskan, tantangan bersama kedepannya adalah menghadapi kondisi Inflasi yang tinggi seperti masalah kenaikan harga listrik dan pengurangan pupuk di pasaran.
“15 Kabupaten Kota ada petugas dari Dinas Pangan yang akan memantau kondisi harga bahan pokok di pasar. Dalam rangka Idul Adha juga kami akan mengadakan jual pangan murah,” kata Sandra.
Lanjutnya, adanya kendala lain memang terjadi hasil pangan di daerah kita ini banyak yang gagal panen. “Para petani yang berhasil panen mereka punya kontrak dengan pemborong lain dari luar daerah seperti Halmahera, Ambon dan Papua,” ungkap Sandra.
Ditambahkan, kontrol kuantitas bahan pokok yang disuplai antar pulau pihaknya tidak bisa melakukan itu. “Karena kami bukan hanya menjaga kesejahteraan konsumen, tapi juga menjaga kesejahteraan produsen. Sayangnya kita disini banyak yang menghasilkan bahan pangan pokok hanya cukup untuk kebutuhan sendiri,” katanya. (Mdj)
