Pewarta / Editor : Michelle de Jonker
MANADO (Gawai.co) — Dalam sambutan Gubernur Sulaweai Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE . Diwakili oleh Victor Mailangkay, SH, selaku wakil gubernur Sulawesi Utara menegaskan pentingnya reformasi birokrasi, penguatan hilirisasi sektor unggulan, serta percepatan pelayanan investasi dalam kegiatan Dedicated Team Meeting (DTM) 2026 yang digelar di Ruang Tondano Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (21/5/2026).
Gubernur menyampaikan bahwa Dedicated Team Meeting merupakan implementasi konkret Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 145 Tahun 2017 tentang pembentukan Regional Investor Relations Unit (RIRU).
Forum ini juga menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan visi RPJMD Sulawesi Utara 2025–2030 menuju daerah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
“Investasi bukan hanya soal angka, tetapi soal kepercayaan dan keberanian melakukan reformasi birokrasi. Saya tidak butuh laporan administrasi, saya butuh eksekusi nyata di lapangan,” tegas Gubernur.
Pada kesempatan itu, Gubernur memaparkan realisasi investasi Sulawesi Utara Triwulan I Tahun 2026 yang mencapai Rp2,13 triliun. Dari jumlah tersebut, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mendominasi sebesar Rp1,53 triliun atau 72 persen, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp593 miliar atau 28 persen.
Investasi tersebut turut menyerap 5.070 tenaga kerja Indonesia.
Kota Manado tercatat menjadi penyumbang investasi terbesar dengan nilai Rp989 miliar atau 46 persen dari total realisasi investasi, disusul Kabupaten Minahasa Utara sebesar Rp779 miliar atau 36 persen.
Namun demikian, Gubernur menilai masih terdapat kesenjangan investasi antar wilayah yang perlu segera dievaluasi oleh masing-masing kepala daerah.
Ia juga mengingatkan bahwa target investasi Sulawesi Utara tahun 2026 sebesar Rp12,13 triliun baru tercapai 18 persen pada triwulan pertama. Angka tersebut menurun dibanding periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 33 persen dari target tahunan.
“Kondisi ini harus menjadi wake-up call bagi seluruh kepala daerah agar tidak terjebak pada rutinitas birokrasi, sementara momentum investasi terus bergerak dinamis,” ujarnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menetapkan tiga strategi utama, yakni monitoring ketat terhadap proyek strategis daerah, percepatan penyelesaian hambatan regulasi dan konflik lahan, serta diversifikasi sektor investasi menuju hilirisasi industri dan pariwisata padat karya bernilai tambah tinggi.
Gubernur juga menegaskan bahwa hilirisasi sektor unggulan menjadi prioritas pembangunan ekonomi Sulawesi Utara. Pada sektor perikanan, pemerintah mendorong pengolahan tuna dan cakalang agar ekspor tidak lagi didominasi bahan mentah.
Sementara di sektor pertanian, hilirisasi kelapa dan produk turunannya terus diperluas untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.
Selain itu, perhatian khusus diberikan terhadap operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) dan integrasi sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) guna mempercepat pelayanan perizinan dan menutup celah pungutan liar.
Saat ini, terdapat sembilan daerah di Sulawesi Utara yang telah mengoperasikan MPP, yakni Manado, Bitung, Bolaang Mongondow, Tomohon, Kotamobagu, Minahasa Utara, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan, dan Kepulauan Sangihe. Gubernur meminta enam daerah lainnya segera mengoperasikan MPP pada tahun 2026.
Dalam forum tersebut, Gubernur juga mendorong seluruh kabupaten dan kota harus aktif mengikuti North Sulawesi Investment Challenge (NSIC) 2026 dengan menyiapkan proyek investasi unggulan yang berstatus clean and clear serta siap ditawarkan kepada investor nasional maupun internasional.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulut Joko Supratikto, para bupati dan wali kota se-Sulut, pimpinan instansi vertikal, pimpinan perbankan dan perusahaan daerah, serta unsur pelaku usaha dan akademisi.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, industri perbankan, serta pelaku usaha menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara yang inklusif dan berkelanjutan.
“Saya optimistis, dengan semangat gotong royong dan kolaborasi yang kuat, Sulawesi Utara mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang positif, konstruktif, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat,” tutup Gubernur.
Mdj.
