Pewarta : Rendi Pontoh
Editor : Martsindy Rasuh
BOLMUT (Gawai.co) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) terus mendorong percepatan pencairan Dana Desa (Dandes) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tahun anggaran 2025.
Sampai saat ini, sebanyak 75 desa di Bolmut dilaporkan telah mencairkan Dana Desa tahap pertama, sementara 52 desa lainnya telah menerima ADD.
Bupati SJL menyampaikan pentingnya penyaluran dana desa tepat waktu, karena untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat desa, khususnya bagi kelompok rentan penerima BLT. Olehnya, ia meminta seluruh pemerintah desa agar memaksimalkan penggunaan dana desa sesuai dengan peruntukannya dan tetap mematuhi aturan yang berlaku.
“Percepatan ini untuk memastikan masyarakat penerima manfaat, terutama mereja yang sangat membutuhkan BLT agar segera mendapatkan haknya. Sebab, minggu depan sudah masuk hari raya Idul Fitri, dan semua masyarakat kecil pasti sangat butuh untuk keperluan lebaran,” kata bupati, Minggu (23/3/2025) ini.
“Kami ingin semua kepala desa proaktif dan bertanggung jawab dalam pendistrisibusian dana tersebut,” tambahnya
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bolmut La Ode Osnawir, mengatakan, proses pencairan sesuai arahan Bupati Sirajudin Lasena, sudah hampir 100 persen penyaluran dana di 106 Desa se Bolmut.
“Percepatan ini dilakukan sebagai upaya Pemkab dalam mendukung kegiatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di desa, terutama untuk penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa,” ujarnya.
Instruksi Bupati sangat jelas, karena menurut Osnawir, semua proses harus dipercepat dan alhamdulillah kini sudah dieksekusi.
“BLT untuk tiga bulan pertama sudah disalurkan di desa-desa yang telah mengurus pencairan Dandes tersebut,” ungkapnya.
Sebab, BLT dana desa juga digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan ekonomi lokal, serta kegiatan sosial kemasyarakatan yang bersifat prioritas.
Diketahui Pemkab Bolmut melalui Dinas PMD terus melakukan pendampingan dan pengawasan agar realisasi anggaran desa berjalan transparan dan akuntabel. (rp)
