 |
|
Walikota Bitung, Maurits Mantiri saat mengikuti rapat koordinasi bersama Deputi I Kepala Staf Kepresidenan RI bersama dengan sejumlah jajaran Kementerian serta sejumlah Forkopimda Sulut dan Kota Bitung. (Ist) |
Editor: Redaksi Gawai.co
BITUNG (Gawai.co) – Konsistensi dan keseriusan Walikota dan Wakil Walikota Bitung, Maurits Mantiri dan Hengky Honandar dalam mengembangkan dan mensejahterakan masyarakat Kota Bitung, kian terus dilakukan oleh Pemimpin Kota Bitung ini.
Pasalnya diwaktu yang kurang dari 50 hari ini, sejumlah terobosan baik perbaikan Infrastruktur dan pelayanan publik mulai dibenahi. Tak hanya itu keduanya pun terus melakukan terobosan baru bahkan menerbitkan surat kerjasama dengan beberapa pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Pemerintah Pusat dalam hal ini, sejumlah Kementerian RI.
Hal tersebut, pada Kamis 29 April 2021 Walikota Bitung Maurits Mantiri berkesempatan menghadiri Rapat Koordinasi lintas Sektor Infrastruktur dan Perikanan yang berlangsung di ruangan rapat utama, gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden.
Turut hadir dalam rapat koordinasi, Deputi 1 Kepala Staf Kepresidenan Febri Calvin Tetelepta, sejumlah Kementerian Perikanan dan PSDKP, Polda Sulut, Kejaksaan Tinggi Sulut, Assisten 3 Sulut, Kepala Dinas Perikanan, Kejaksaan Negeri Bitung serta Kapolres Bitung.
Dikesempatan tersebut, Walikota Bitung Ir Maurits Mantiri MM memohon kepada Pemerintah Pusat untuk dapat membuka kembali kran yang selama ini tersumbat.
“Sekitar tujuh tahun yang lalu, Kota Bitung melalui sektor perikanan merupakan puncak kejayaannya, dan dalam waktu sekitar lima tahun ini, dengan adanya peraturan yang sangat ketat sehingga pendapatan sektor perikanan yang merupakan salah satu faktor pertumbuhan ekonomi mayarakat di Kota Bitung dengan kondisi itu ada sejumlah investor yang kolaps,” ungkap Maurits.
Iapun meminta sekiranya Pemerintah Pusat dapat kembali meninjau aturan tersebut, hal ini sangat berdampak secara langsung bagi pertumbuhan ekonomi di sektor perikanan yang khususnya bagi para nelayan.
“Kembalikan kejayaan sektor perikanan di Kota Bitung, makan demikian akan berdampak pada kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi warga dapat terwujud,” tandas Walikota Bitung.
Menanggapinya, Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febri Calvin Tetelepta, dalam rapat koordinasi langsung mengarahkan hal tersebut kepada sejumlah pemangku kepentingan untuk dapat memperhatikan persoalan dan hambatan yang terjadi di Kota Bitung melalui sektor perikanan.
“Kita harus serius dengan persoalan ini, mumpung walikotanya ‘Gila’ dalam bekerja dan memperjuangkan kesejahteraan warganya melalui sektor perikanan,” ucap Deputi I Kepala Staf Kepresidenan.
Calvin mengharapkan persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bitung, untuk dapat menanggapi serius dan fokus dimulai dari tingkat Kementerian hinggan Kota guna mewujudkan impian dari Walikota Bitung.
“Mohon bantuannya untuk dapat mengembalikan kejayaan perikanan di Kota Bitung, sesuai dengan aturannya silahkan berkomunikasi dengan Walikota Bitung,” ucap Calvin.
Selain itu, Calvin meminta ada pertemuan lanjutan guna membahas persoalan batas dan kerjasama antara Pemerintah Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Sulawesi Utara.
“Kita harus menerbitkan Memorandum of Understanding, antara pemerintah pusat dan daerah, guna meningkatkan sektor perikanan,” tandas Calvin.
Ia juga meminta kembali kepada Kepala Dinas Perikanan Provinsi Sulut, untuk dapat hadir dalam pertemuan tingkat Kepala Dinas se-Indonesia Timur yang akan digelar pada tanggal 24 Mei 2021.
“Dikesempatan itu, kita akan lakukan pembahasan sektor perikanan dan langsung melakukan MoU, agar kran pembatasan ini bisa mangkir dan bagus,” imbuhnya.
Calvin menegaskan, jika persoalan ini lambat dalam mencarikan solusi terkait dengan usulan dari Walikota Bitung, maka Pemerintah Pusat akan dituding sebagai biang dari keterlambatan tersebut.
“Pemerintah Pusat dalam melakukan programnya harus jelas mencantumkan tanggal pelaksanaannya, sehingga tak berimbas kepada masyarakat,” harapannya.
Seraya menambahkan, “Jangan sampai pembangunan yang dilakukan tak berdampak pada pengembangan ekonomi warga,” pungkas Deputi I Kepala Staf Kepresidenan RI. (***/Tim Gawai.co)
