Bahas Terkait LKPJ Bupati Bolmong Tahun 2024, Pansus DPRD Rapat Bersama Sejumlah OPD

Pansus DPRD Rapat Bersama Sejumlah OPD. (Foto: Istimewa)

Editor/Pewarta: Indra S. S. Ketangrejo      

BOLMONG (Gawai.co) – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), menggelar Rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong.

Rapat DPRD bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bolmong ini guna membahas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2024. Berlangsung di ruangan Paripurna DPRD Bolmong. Kamis 10 april 2025.

Anggota pansus terdiri dari Ketua Pansus DPRD Bolmong Masri Daeng Masenge, S.E, Wakil Ketua Pansus, Fitri Koagow dan anggota Ratna Rahman, Supandri Damongalad, Randi Nabingkalon, Hetmanto Manggo, Etin Raden Mokodompit.

Pansus DPRD Rapat Bersama Sejumlah OPD. (Foto: Istimewa)

Sementara OPD yang terundang dalam rapat Pansus LKPJ kali ini masing-masing dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bagian Kesra, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas PP dan Perlindungan Anak, Dinas Pemudah dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Parawisata.

Ketua Pansus LKPJ Masri Daeng Masenge mengatakan rapat ini akan berlangsung hingga 10 hari kerja. “Akan berlangsung sekitar 2 minggu,”  kata Masri.

Masri berharap, pimpinan OPD Pemkab Bolmong sebagai mitra kerja untuk dapat hadir dalam pembahasan LKPJ tersebut. “Ini penting sebab bagian dari tugas dari DPRD dalam pengawasan kinerja eksekutif,” tegas Masri.

Pansus DPRD Rapat Bersama Sejumlah OPD. (Foto: Istimewa)

Sementara itu, Supandri Damongalad salah satu angota pansus Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) mengatakan pansus DPRD Bolmong kali ini menanyakan capaian tahun 2023 dan melihat perkembangannya di tahun 2024 untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 – 2026 Pemkab Bolmong.

“Dari beberapa dinas terlihat naik, namun ada juga Indikator yang turun,” kata Legislator muda dari PKB. Menurut Supandri, Pansus LKPD kali ini melihat target atau capaian program dan kegiatan. “Salah satu Indikatornya dilihat dari standar pelayanan minimal,” kata Supandri. (Advertorial)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *