Ketum LPPN Semuel Linggi Topayung. (ist)
Editor: Tim Gawai
JAKARTA (Gawai.co) – Setelah pasca gempa terjadi di Sulawesi Barat (Sulbar) ada beberapa kisah yang tak mengenakkan di dapat oleh para pengungsi seperti halnya BPBD terkesan mempersulit bantuan sembako dan pelayanan di lembaga tersebut tak bersahabat.
Seperti disampaikan salah satu pengungsi Ariel, mereka bukan pengemis, melainkan korban terdampak gempa yang berhak diperhatikan pemerintah.
Ariel berkisah, sejak pasca gempa, di poskonya tak pernah tersentuh bantuan, beberapa kali dia meminta tenda dan kebutuhkan sembako, namun yang didapatkan hanya perkataan yang tidak bersahabat.
“Kami sudah kondisi susah, disusahkan pula,” ujarnya.
Senada yang dialami pengungsi lainnya, yaitu Musraho saat menghubungi pihak BPBD, bahwa poskonya membutuhkan terpal, jawaban yang diterima tidak mengenakkan.
“Maaf dek BPBD bukan urusan logistik, tetapi urusan orang hilang,” kata oknum pejabat BPBD ke pengungsi.
Sementara pemerintah Sulbar melalui gubernur mempercayakan pihak BPBD mengatur penyaluran logistik ke pengungsi secara merata.
Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar sebelumnya meminta kepada BPBD untuk menyalurkan bantuan secara merata.
Bahkan orang nomor satu di Sulbar ini berkata tidak akan melihat masyarakatnya dalam kesulitan, namun faktanya berkata lain.
Instruksi gubernur diabaikan.
Kejadian ini dinilai tidak adanya sinkronisasi dalam penanganan bantuan antara gubernur dan perangkat daerahnya.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Lembaga Pendamping Pembangunan Nasional (LPPN) Dr. Semuel Linggi Topayung MAP meminta agar gubernur Sulbar segera mengevaluasi jajarannya di BPBD.
“Kalau pelayanan di BPBD masih saja demikian maka dipastikan akan terjadi keributan,” ungkap Topayung.
“Jika penanganan pengungsi korban bencana gempa Sulbar tidak dilayani dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maka kami akan segera laporkan ke presiden,” tegasnya.
Sayangnya, hingga berita ini diturunkan belum mendapatkan konfirmasi dari pihak BPBD setempat. (Tim Gawai)
