Pewarta: Rendi Pontoh
Bolmut – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) mencatat capaian cukup memuaskan dalam peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (RB). Setelah sebelumnya berada di level C (61–70) = Cukup,
kini Bolmut berhasil melompat langsung ke predikat BB (81–90) = Sangat Baik, sebuah loncatan yang jarang terjadi dalam sistem evaluasi RB nasional.
Bupati Bolmut, Dr. Sirajudin Lasena, mengungkapkan bahwa keberhasilan ini tak lepas dari kerja sama yang solid antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta konsolidasi menyeluruh dalam proses penyusunan laporan RB.
“Ini bukan kerja satu-dua pihak saja, tetapi hasil dari kolaborasi semua OPD. Konsolidasi yang kuat antar unit kerja menjadi fondasi. Karena tanpa data yang kuat dan valid, laporan apa pun—baik keuangan, kinerja, hingga evaluasi program RB tidak akan memenuhi ekspektasi,” ujar Sirajudin saat diwawancarai Gawai.co, di ruang kerjanya. Selasa (6/5/2025).
Ia menekankan pentingnya data yang prudent, up-to-date, dan kredibel sebagai langkah awal penyusunan laporan. Menurutnya, OPD dituntut memiliki pola kerja layaknya sektor swasta dalam pengelolaan data.
“Seperti di sektor swasta, data itu harus presisi, aktual, dan dapat dipercaya. Kalau ini sudah dipenuhi, tinggal menyusun laporan sesuai kaidah dan regulasi yang ada. Maka penyusunan laporan bukan lagi hal sulit,” tambahnya.
Bupati Sirajudin juga mengingatkan bahwa jika ada laporan keuangan atau program yang tidak sesuai dengan kaidah penyusunan, maka desain program tersebut harus dievaluasi dan diperbaiki. Ia menyebut, mulai akhir 2023 hingga 2024, telah dilakukan konsolidasi intensif di internal pemerintah daerah.
“Setiap OPD yang menyusun laporan harus meningkatkan koordinasi dengan kementerian terkait. Tujuannya agar ada pendampingan yang memastikan kita tahu di mana kekurangan dan bisa langsung diperbaiki,” jelasnya.
Sirajudin memberi apresiasi khusus kepada Bagian Tapem dan tim penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang berhasil mencetak capaian tertinggi di Sulawesi Utara.
“RB kita ini bahkan loncat dari CC langsung ke BB, seharusnya kan ke B (71–80) = Baik, dulu. Ini menunjukkan bahwa desain program di OPD sudah mulai mencerminkan prinsip RB yang baik, tinggal dievaluasi lagi bagaimana pelaksanaan dan dampaknya ke masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, program yang baik tidak hanya dilihat dari efisiensi anggaran, tapi juga harus berdampak nyata.
“Program rumah layak huni, penanganan stunting—semua itu harus bisa diverifikasi. Jangan sampai program hanya ada di atas kertas,” tegasnya.
Dengan capaian ini, target Pemerintah Kabupaten Bolmut ke depan adalah meraih predikat RB tertinggi, yaitu A bahkan AA. “Setelah laporan RPJMD disusun, kita targetkan itu naik ke BB, tapi sebelum ditetapkan hasil capaian tersebut sudah ada yakni BB. Jadi sebelum penetapan RPJMD maka laporan itu harus diperbarui lagi targetnya ke A atau AA,” pungkas Sirajudin. (rp)
