Pewarta / Editor: Michelle de Jonker
BOLTIM (Gawai.co) — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Selasa (19/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, serta penguatan ketahanan pangan dan ekonomi daerah.
Bupati menegaskan bahwa HLM TP2DD dan TPID merupakan momentum penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah tantangan global dan nasional.
“Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi lintas instansi guna menjaga stabilitas inflasi, mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Boltim,” ujar Oskar Manoppo dalam sambutannya.
Dalam pemaparannya, Kepala Perwakilan Sulawesi Utara, , menyampaikan bahwa inflasi Sulawesi Utara pada April 2026 tercatat sebesar 0,96 persen secara month to month (mtm). Kenaikan tersebut dipicu meningkatnya harga tomat dan tarif angkutan udara akibat naiknya harga avtur.
Sementara itu, komoditas daun bawang menjadi salah satu penahan inflasi karena memasuki masa panen di wilayah Minahasa Selatan dan Tomohon. Khusus di Bolaang Mongondow Timur, pergerakan harga pangan masih dipengaruhi distribusi antardaerah.
“Sejumlah komoditas seperti cabai rawit dan daging ayam ras tercatat memiliki harga lebih tinggi dibanding daerah sekitar meskipun pasokan relatif stabil. Pemerintah juga menyoroti kenaikan harga beras pada pekan kedua Mei 2026 yang mencapai 0,93 persen,” ungkap Joko.
Ia juga menyoroti capaian digitalisasi daerah Boltim yang dinilai mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester II 2025, Boltim berhasil meningkatkan skor dari 90,4 persen menjadi 94,4 persen. Bahkan pada aspek lingkungan strategis digitalisasi daerah, Boltim berhasil mencapai nilai sempurna 100 persen.
“Lingkungan Strategis 100 persen. Aspek implementasi dan realisasi juga mengalami peningkatan signifikan. Digitalisasi harus mampu meningkatkan PAD melalui inovasi tanpa membebani masyarakat,” tambahnya.
Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha 2026, pemerintah daerah bersama TPID akan memperkuat Gerakan Pangan Murah, sidak pasar tradisional dan modern, serta pengawasan distribusi bahan pokok guna mencegah penimbunan dan lonjakan harga.
Forum tersebut juga menyoroti penguatan sektor pertanian melalui program Petani Unggulan Sulawesi Utara (PATUA) dan pembentukan Koperasi Wale Tani Mapalus. Hingga 2025, terdapat enam kelompok tani unggulan asal Boltim yang menjadi binaan Bank Indonesia, mayoritas bergerak di sektor cabai rawit.
Program itu dinilai berhasil meningkatkan produktivitas cabai rawit dari 18 ton per hektare menjadi 22 ton per hektare. Saat ini koperasi tersebut menaungi sekitar 250 petani dari sembilan kabupaten/kota di Sulawesi Utara dengan total produksi mencapai 50,3 ton cabai rawit per tahun.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Boltim, , memaparkan program unggulan daerah bertajuk “Boltim Bangkit” yang disinergikan dengan program pemerintah pusat.
“Kami lakukan uji coba sejak tahun lalu dan cukup berhasil. Harga cabai rawit yang sempat mencapai Rp122.500 pada akhir tahun turun menjadi sekitar Rp50.000. Harga beras premium juga kembali normal. Tahun ini Boltim dialokasikan 10 hektare APBN untuk penanaman cabai,” ujarnya.
Dalam forum itu terungkap pula bahwa Boltim memiliki potensi besar sebagai sentra produksi cabai rawit di Sulawesi Utara. Produksi rata-rata mencapai 117,41 ton, jauh di atas kebutuhan daerah yang hanya sekitar 51,49 ton. Pemerintah pun mendorong penguatan kelembagaan petani, hilirisasi pangan, serta peran BUMD sebagai offtaker dan distributor untuk menjaga stabilitas harga.
Selain itu, pembahasan Championship P2DD 2026 turut mendorong Pemerintah Kabupaten Boltim segera menyelesaikan Roadmap P2DD 2026–2030 agar selaras dengan program nasional, khususnya dalam penguatan pelayanan publik digital, efektivitas pemerintahan, dan tata kelola yang transparan.
Di sisi lain, kondisi ekonomi Sulawesi Utara pada Triwulan I 2026 tercatat masih tumbuh positif sebesar 5,54 persen secara year on year (yoy), ditopang sektor pertanian, transportasi, dan industri pengolahan yang tumbuh di atas rata-rata nasional.
Sementara ekonomi Boltim pada 2025 tumbuh sebesar 5,41 persen dengan struktur ekonomi yang masih didominasi sektor pertanian dan pertambangan. Dengan jumlah penduduk sekitar 93.230 jiwa dan luas wilayah 910,18 kilometer persegi, Boltim dinilai memiliki peluang besar dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mempercepat transformasi ekonomi berbasis digital.
Menutup kegiatan, Joko Supratikto menilai Boltim memiliki potensi besar sebagai daerah pemasok cabai di Sulawesi Utara.
“Boltim ini sentra cabai, stoknya melimpah. Ini menjadi keuntungan yang bisa dimanfaatkan melalui kerja sama antardaerah agar harga tidak terlalu rendah dan distribusi bisa menjangkau daerah lain. Kita perlu melihat lebih lanjut kemungkinan persoalan distribusi sehingga harga masih tinggi meskipun pasokan mencukupi,” tutupnya.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur bersama unsur Forkopimda, BPS, TNI-Polri, anggota TP2DD dan TPID, serta sejumlah perangkat daerah terkait.
Mdj.
