Pewarta: Rendi Pontoh
Editor: Alfondswodi
Boltara (Gawai.co) – Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Sirajudin Lasena, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara daring dari Ruang Rapat Bupati, Selasa (3/3/2026).
Rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, itu juga dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah serta sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir mengapresiasi kinerja kepala daerah dalam menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi di wilayah masing-masing. Ia menegaskan, pengendalian inflasi tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi nasional,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Sirajudin Lasena menegaskan komitmen Pemkab Boltara untuk memperkuat langkah konkret pengendalian inflasi. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemantauan harga bahan pokok, serta penguatan distribusi logistik.
Selain fokus pada inflasi, Pemkab Boltara juga menyatakan dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah sebagai solusi penyediaan hunian layak bagi masyarakat serta pendorong pertumbuhan sektor konstruksi dan ekonomi lokal.
Sementara itu, implementasi jaminan produk halal dinilai penting untuk meningkatkan daya saing produk UMKM daerah, sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan bagi konsumen.
“Pemerintah daerah siap mendukung kebijakan strategis pemerintah pusat, mulai dari pengendalian inflasi, percepatan pembangunan perumahan rakyat, hingga pelaksanaan jaminan produk halal. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati.
Rakor tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Boltara dr. Jusnan C. Mokoginta, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda, serta pimpinan OPD terkait.
Melalui rakor ini, diharapkan sinergi pusat dan daerah semakin kuat dalam menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi secara berkelanjutan, serta menyukseskan program strategis nasional demi ekonomi yang tangguh dan inklusif pada 2026. (rp)
