Pewarta : Rendi Pontoh
Editor : Martsindy Rasuh
BOLMUT (Gawai.co) – Aroma ketidakadilan dan dugaan manipulasi insentif mencuat di tubuh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut).
Pasalnya, dugaan manipulasi insentif menyisakan luka bagi sebagian besar petugas kebersihan, karena mereka merasa diperlakukan tidak adil oleh instansi yang seharusnya melindungi haknya.
Fakta mencengangkan terungkap, dari total lebih dari 100 petugas kebersihan, hanya sekitar 40 orang yang menerima insentif hingga Rp3 juta. Sementara sisanya hanya mendapat angka yang jauh dari layak, yakni antara Rp 400, Rp 500 bahkan Rp 600 ribu. Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan besar, ke mana perginya selisih hingga Rp 2,4 juta per orang?
“Saya ingin tahu, dasar apa yang membuat ayahnya hanya menerima Rp 600 ribu, padahal dirinya sudah bekerja setiap hari? Apakah hanya 40 orang yang dianggap manusia,” kata Nikmawati Nur Kuka, dengan nada kecewa.
Tak hanya itu, setelah insentif cair, petugas juga dimintai ‘setoran’ sebesar Rp 50 ribu per orang. Parahnya lagi, tiap kali gaji bulanan cair, kembali dipotong Rp 15 ribu tanpa alasan yang jelas, sehingga praktik ini makin memperkuat dugaan adanya sistem yang tidak transparan dan berpotensi mengarah pada penyalahgunaan wewenang.
Sementara itu, Kepala DLH Bolmut, Hidayat Panigoro, membantah tudingan tersebut. Ia berdalih bahwa perbedaan besaran insentif didasarkan pada kinerja petugas.
“Yang terima Rp3 juta itu memang mereka yang kerja penuh. Sementara yang lain banyak hanya nonton orang kerja dan main HP memvideo. Intinya, dari laporan yang kami terima istilahnya (Cuma teto lari),” terangnya.
Namun, pernyataan tersebut justru memicu reaksi lanjutan dari para petugas yang merasa telah bekerja sepenuh waktu. Mereka menilai alasan “kerja tidak maksimal” terlalu subjektif dan bisa digunakan untuk membenarkan ketidakadilan yang terjadi.
“Kalau memang ada perbedaan kerja, harusnya ada evaluasi yang terbuka, bukan hanya berdasarkan laporan sepihak. Ini menyangkut hak dan martabat kami sebagai pekerja kebersihan,” kata Nurdin Kuka.
Hingga kini, desakan untuk dilakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemberian insentif di DLH Bolmut kian menguat.
Publik menanti transparansi dan tanggung jawab moral dari pihak terkait, demi memastikan tidak ada lagi ketimpangan yang merugikan para petugas kebersihan, mereka yang sejatinya menjadi garda terdepan menjaga kebersihan dan kenyamanan daerah. (rp)
