Pewarta: Rendi Pontoh
BOLTARA (Gawai.co) — Polemik terkait proses seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2026 justru membuka ruang evaluasi yang lebih luas soal pentingnya pemerataan keterwakilan sekolah dalam ajang pembinaan karakter dan kepemimpinan pelajar. Pemerintah daerah menegaskan, seleksi dilakukan secara terbuka berdasarkan nilai dan tahapan yang telah ditetapkan, sekaligus mendorong seluruh sekolah agar lebih aktif menyiapkan siswa terbaiknya di tahun-tahun mendatang.
Penetapan 37 anggota Paskibraka Boltara 2026 sendiri tertuang dalam surat pemberitahuan bernomor 200/301/SETDAKAB.KBP tertanggal 14 Mei 2026 yang ditandatangani secara elektronik oleh Sekretaris Daerah Boltara, Jusnan C. Mokoginta, dan ditujukan kepada seluruh Kepala SMA/SMK/MA se-Kabupaten Boltara.
Dari total 37 personel terpilih, sebanyak 33 siswa akan bertugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Boltara, 17 Agustus 2026 mendatang. Sementara empat siswa lainnya, terdiri dari dua laki-laki dan dua perempuan, akan menjadi wakil daerah pada seleksi Paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Utara hingga nasional.
Koordinator Tim Seleksi, Sudarmin Humalidi, menjelaskan bahwa seluruh proses diawali dari usulan nama peserta oleh masing-masing sekolah. Selanjutnya, tim melakukan penyaringan berdasarkan kriteria baku yang berlaku secara nasional.
“Setelah nama-nama disodorkan pihak sekolah, kami melakukan penyaringan sesuai kriteria baku yang berlaku,” ujarnya.
Ia menegaskan, tahapan seleksi melibatkan berbagai unsur profesional dan dilakukan secara bertingkat untuk memastikan hasil yang objektif.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Boltara, Hais Hasan, menepis anggapan adanya intervensi dalam proses penentuan peserta terpilih. Menurutnya, dirinya tidak memiliki legitimasi untuk mencampuri hasil seleksi karena seluruh penilaian dilakukan langsung oleh tim seleksi lintas unsur.
“Tim seleksi terdiri dari unsur TNI, Polri, kesehatan, Purna Paskibraka Indonesia (PPI), dan Kesbangpol. Semua bekerja berdasarkan nilai hasil tahapan seleksi,” kata Hais saat dikonfirmasi media ini, Jumat, (15/5/26).
Ia menjelaskan, tim bahkan harus melakukan pembahasan hingga dini hari untuk memastikan seluruh hasil penilaian benar-benar sesuai dengan perolehan nilai peserta, termasuk menentukan empat siswa terbaik yang akan dikirim mewakili Boltara ke tingkat provinsi.
“Rapat sampai jam 4 pagi karena harus memastikan siapa yang nilainya paling tinggi dan siapa yang layak dikirim ke provinsi. Setelah tahapan terakhir, hasilnya tetap kami koordinasikan kembali bersama tim seleksi,” jelasnya.
Di sisi lain, Hais mengungkapkan bahwa dari 15 sekolah yang ada di Boltara, masih terdapat empat sekolah yang belum berpartisipasi dalam seleksi Paskibraka tahun ini. Kondisi tersebut dinilai menjadi pekerjaan rumah bersama agar pembinaan calon anggota Paskibraka dapat menjangkau seluruh sekolah secara merata.
Menurutnya, pemerintah daerah ingin menjadikan Paskibraka bukan sekadar ajang seleksi pasukan pengibar bendera, tetapi juga wadah pembentukan disiplin, nasionalisme, dan kebanggaan sekolah.
“Ini harus menjadi motivasi bagi sekolah-sekolah lain agar ke depan ada keterwakilan. Kami ingin semua sekolah punya wakil yang bisa dibanggakan, tentu tetap melalui proses seleksi dan tanpa unsur paksaan,” tegasnya.
Polemik yang muncul belakangan dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat transparansi sekaligus memperluas pembinaan generasi muda di lingkungan sekolah. Dengan keterlibatan lebih banyak sekolah, seleksi Paskibraka diharapkan tidak hanya melahirkan pasukan terbaik, tetapi juga menciptakan ruang kompetisi yang sehat dan inklusif bagi pelajar di Boltara.
(rp)
