Pewarta: Rendi Pontoh
Editor : Michelle de Jonker
BOLTARA (Gawai.co) – Komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) dalam menekan angka kemiskinan ekstrem, tindakan nyata Bupati, Dr. Sirajudin Lasena di lapangan turut meninjau data calon penerima bantuan rehab berat dan pembangunan baru Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bagian dari Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem agar tepat sasaran, Selasa, (14/4/26).
Verifikasi dilakukan secara detail, termasuk kondisi rumah hingga status kepemilikan lahan.
“Ini penting agar bantuan tidak salah sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, terutama terkait kepemilikan tanah,” tegas Lasena di sela-sela kunjungan. Selasa, (14/4).
Dalam program yang bersumber dari APBD Boltara Tahun 2026 ini, terdapat tujuh unit RTLH yang akan direalisasikan, baik dalam bentuk rehab berat maupun pembangunan baru. Bantuan tersebut akan diberikan kepada warga yang tersebar di beberapa desa yakni Sangtombolang, Bintauna Pantai, Mome, Bunong, Ollot I, dan Kuala Utara.
Selain program RTLH dari APBD, Pemkab Boltara juga mendapat tambahan dukungan dari pemerintah pusat berupa 537 unit rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Bantuan tersebut diterima langsung oleh Bupati dalam agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 Provinsi Sulawesi Utara beberapa waktu lalu.
Lasena menyebut, sinergi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci dalam mempercepat pengentasan kemiskinan, khususnya di sektor perumahan layak huni.
“Dengan adanya tambahan BSPS ini, kami optimistis lebih banyak masyarakat Boltara yang bisa merasakan hunian yang layak dan sehat,” ujar Lasena.
Dalam kegiatan peninjauan tersebut, Bupati turut didampingi Ketua TP PKK Boltara, Ening Sutrisni Lasena Adam, bersama jajaran pemerintah daerah, mulai dari Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Perkimtan, hingga unsur TNI/Polri, camat, dan para sangadi.
Kehadiran lengkap jajaran ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mengawal program hingga ke tingkat desa, memastikan setiap proses berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
(rp).
