Editor/Pewarta: Martsindy Rasuh
JEPANG (Gawai.co) – Program Magang di Jepang yang ditawarkan oleh salah satu Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Kabupaten Minahasa menuai sorotan tajam setelah banyak laporan mengenai kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi terhadap para pemagang, termasuk mereka yang berasal dari Sulawesi Utara (Sulut).
Sejumlah peserta magang yang pernah bekerja di area dekat Tokyo dan Nagoya mengaku mengalami kekerasan fisik dan perlakuan tidak manusiawi. “Cuma ja dapa bilang ba sabar (hanya disuruh bersabar),” ujar salah satu pemagang yang meminta namanya dirahasiakan kepada media ini.
Pemagang lainnya bahkan mengungkap sering mendapat perlakuan kasar dari atasan mereka di Jepang. “Saya sering mengalami kekerasan. Pernah dilempari, dimaki, dibuli, mental saya ditekan, dan diperlakukan tidak semestinya,” ungkap seorang peserta magang lainnya.
Fenomena kekerasan terhadap anak muda di Jepang bukan hal baru. Banyak pemagang yang tidak tahan dan memilih untuk kabur. “Lari lebih baik daripada kerja yang tidak sesuai,” ujar salah satu peserta yang melarikan diri dari program tersebut.
Program Magang Jepang saat ini menjadi isu panas karena dinilai tidak berjalan sesuai tujuan awal. Bahkan, pemerintah telah memutuskan untuk menghapus program ini. “Program ini mirip perbudakan modern. Tidak ada transfer teknologi seperti yang dijanjikan, itu hanya omong kosong,” kata salah satu pemagang dengan nada kecewa.
Banyak pemagang yang menghadapi kondisi kerja buruk, termasuk tidak disediakannya tempat tinggal yang layak. Beberapa bahkan harus membayar biaya listrik dan air dengan nominal yang tidak masuk akal.
Lebih parah lagi, banyak anak muda asal Sulut yang kabur karena pekerjaan mereka tidak sesuai kontrak. “Sampai di sini ternyata bukan magang, tapi kerja kasar. Ketika melapor ke LPK (Lembaga Pelatihan Kerja), mereka hanya menyuruh kami sabar. Sepertinya LPK tidak bisa berbuat apa-apa,” ungkap seorang pemagang lainnya.
Akibat situasi ini, banyak pemagang asal Sulut memilih menjadi pekerja ilegal atau pulang ke Indonesia meskipun telah mengeluarkan puluhan juta rupiah untuk mengikuti program ini. Kini, publik menuntut pemerintah untuk mengusut lebih dalam praktik magang yang justru menyengsarakan para peserta. (Mrt)
