Editor/Pewarta: Maher Kambey
TONDANO (Gawai.co) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa melaksanakan rapat koordinasi (rakor) pembentukan badan ad hoc Panitia Pemungutan Suara (PPS) pemilu 2024, di ruang rapat KPU, Kamis (29/12/2022).
Rakor tersebut dibuka komisioner KPU Minahasa, Rendy Suawa, dihadiri empat organisasi wartawan di Minahasa, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Minahasa, Pers Minahasa (PersMin), Aliansi Wartawan Minahasa (AWAM) dan Ikatan Wartawan Online (IWO) Minahasa.
Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePi) Jery Sumampouw, sebagai narasumber menjelaskan bahwa antusiasme masyarakat untuk menjadi anggota badan ad hoc pemilu 2024 cukup tinggi.
Menurutnya hal itu bisa menyebabkan fenomena baru dalam rekrutmen badan ad hoc, baik di KPU maupun di lembaga Bawaslu,
“Fenomena yang terjadi yakni adanya partai politik tertentu yang sudah mempersiapkan kader untuk masuk jadi anggota badan ad hoc di berbagai tingkatan, baik PPK, PPS atau Panwascam di Bawaslu,” katanya.
Lebih lanjut Sumampouw menjelaskan, saat ini ada semacam rencana dari parpol tertentu yang coba mendorong orang atau kader mereka untuk masuk menjadi penyelenggara pemilu baik anggota PPK, PPS.
“Hal tersebut sengaja dimainkan parpol karena keterbatasan dalam menyiapkan saksi, di samping itu akan memudahkan parpol untuk mendapatkan data hasil pemilihan,” sebutnya.
“Untuk merekrut saksi itu biayanya kan mahal, jadi partai politik yang tidak mampu menyiapkan saksi di semua TPS, akan mendorong kadernya masuk ke dalam penyelenggara pemilu atau badan ad hoc. Hal ini juga akan memudahkan parpol untuk mendapatkan data hasil pemilihan,” tuturnya.
Selain meminta KPU untuk selektif dan lebih berhati-hati dalam merekrut anggota PPS, Sumampouw juga mengajak media berperan untuk melakukan pengawasan dalam rekrutmen badan adhoc.
“Kemitraan penyelenggara pemilu dengan media harus dilaksanakan secara kritis,” ungkapnya. (Mhr)
