BI Perkuat Orientasi Kerjasama Antar Daerah untuk Pengendalian Harga Pangan di Sulawesi Utara

(Foto/doc) Saat berlangsungnya kegiatan Bank Indonesia Provinsi Sulut di Kotamobagu.

Pewarta : Michelle de Jonker
Editor : Martsindy Rasuh

KOTAMOBAGU, (Gawai.co) — Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara, menggelar kegiatan High Level Meeting (HLM), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Bolmong Raya dan Kota Kotamobagu, serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), di Hotel Sutan Raja Kotamobagu, pada Kamis (7/3/2024) tadi.

Kepala Perwakilan BI Sulut, Andry Prasmuko dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini sesuai tema “Sinergi Penguatan Ketahanan Pangan Strategis dan Akselerasi Transaksi Digital Pemerintah Daerah”.

“Sulawesi Utara memiliki posisi strategis perdagangan di Indonesia Timur. Bahkan, kaya komunitas pangan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun orientasi kerjasama antar daerah. Kemudian capaian pertumbuhan ekonomi di Sulut dan terus menerus diatas nasional, serta diimbangi harga pangan yang relatif stabil. Untuk itu, saya mengapresiasi kepada Pemerintah kota dan Kabupaten di Sulawesi Utara ini,” kata Prasmuko.

Bank Indonesia berkomitmen untuk mendorong upaya dari Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas harga, demi mendorong digitalisasi ekonomi masyarakat.

“Kami berharap lewat HLM TPID dan TP2DD hari ini, dapat memberikan manfaat untuk menjaga stabilitas harga. Diharapkan masyarakat dapat mengatur pengeluaran konsumsi dengan baik agar pemenuhan primer dapat terpenuhi, supaya aktivitas ekonomi dapat terpacu seiring dengan kepercayaan yang dimiliki oleh pelaku usaha, dan aktivitas ekonomi dapat terdigitalisasi agar proses bisnis lebih efisien dan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Prasmuko.

Dia menekankan, bahwa dalam pengendalian inflasi, pentingnya aspek 4K yakni Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.

“APBD juga bisa dioptimalkan untuk pengendalian inflasi, serta minimal 20 persen Dana Desa bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan di setiap Desa,” bebernya.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga memaparkan berbagai program yang bakal dikerjakan TPID dan TP2DD se-Bolmong Raya dan Kotamobagu di Tahun 2024 ini.

“Kami berharap bisa meningkatkan komunikasi yang lebih intensif lagi antara Pemda Se-Bolmong Raya dan Kotamobagu dengan Bank Indonesia, untuk membicarakan pelaksanaan dan detail program kedepannya,” harap Prasmuko.

Dalam HLM, juga dilakukan penandatanganan berbagai kerjasama Antar Daerah (KAD), dan penyerahan secara simbolis Pilot Project Ketersediaan Pasokan Sisi Hulu, Digital Farming, Hilirisasi, serta program bimbingan intensif petani unggulan Bank Indonesia, dan implementasi pembayaran menggunakan QRIS di beberapa tempat.

Turut hadir dalam kegiatan ini, para perwakilan dari setiap instansi vertikal tingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota, dan perwakilan dari BSG dari tiap daerah, BNI dari Kotamobagu, kelompok tani, serta pelaku usaha. (MDJ)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *