Editor/Pewarta: Alfondswodi
BITUNG (Gawai.co) – Bukti nyata ketegasan Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri bersama Wakil Wali Kota, Hengky Honandar, dalam memberikan pelayanan publik yang transparan serta melayani dengan cinta dan jauhi kebencian. Jumat. (6/1/2023).
Kedua Pucuk Pimpinan Kota Bitung, melakukan langka tegas dengan melakukan penyegaran atau ‘mencopot’ struktur management Direksi Perusahan Daerah (Perumda) Pasar, kendati Perumda Pasar tersebut baru berumur jagung.
Adapun penyegaran struktur management Perumda Pasar, meliputi ketiga Direksi yakni; Direktur Perumda Pasar, Harto Kahiking, Direktur Operasional, Viktor Turambi dan Direktur Umum, Tasman Balak.
Ketiga Direksi tersebut, melalui Surat Keputusan (SK) diganti dengan tiga Penjabat sementara (Pjs), dengan komposisi ketiga Pjs Direksi Perumda Pasar dijabati oleh Pjs Direktur Umum, Petrus Simon Tuange, Pjs Direktur Operasional, Michael Jacobus dan Pjs Direktur Umum, Hendra Tawas.
Pjs Direktur Umum Perumda Pasar, kepada awak media, usai menerima SK dari Wakil Wali Kota Bitung, menyampaikan terima kasih atas tanggung jawab dan kepercayaan diberikan pimpinan.
“Awalnya kami kaget dengan SK Pjs ini, namun namanya tugas dari pimpinan kami siap melaksanakan nya,” kata Petrus usai mengikuti acara pelantikan yang digelar di ruangan SH Sarundajang Kantor Walikota Bitung. Rabu (4/1/2023)
Mengacu ke SK yang diterima kata Petrus, pihaknya diberikan waktu selama enam bulan untuk melakukan pembenahan di Perumda Pasar Kota Bitung.
Pembenahan itu kata dia, lebih fokus ke pembenahan jangka panjang Perumda, bukan mengatasi masalah yang terjadi saat ini.
“Biarlah itu menjadi fokus Direksi yang lama untuk menyelesaikannya dan kami tidak mau mengganggu itu apalagi mengambil alih,” katanya.
Pihaknya lanjut Petrus, fokus ke perencanaan pengelolaan seperti pengelolaan pendapatan harus sesuai dengan pengeluaran termasuk juga inventarisasi apa-apa saja yang menjadi sumber pendapatan Perumda Pasar selama ini.
“Setelah kita mendapatkan gambaran sumber pendapatan, seperti belanja yang wajib harus dilaksanakan apakah dari pendapatan ini mampu menutupi antara lain gaji karyawan berikut mungkin operasional serta hal lain, lalu dibuatkan kajian,” katanya.
Petrus sendiri mengaku optimis mampu menjalankan tugas yang diberikan selama enam bulan berjalan sesuai harapan dari pimpinan.
“Kami akan bekerja maksimal tanpa harus menuntut kendaraan dinas atau SPPD. Intinya, apa yang diharapkan pimpinan untuk melakukan pembenahan akan kami realisasikan,” katanya. (ayw)
