Editor/Pewarta: Alfondswodi
BITUNG (Gawai.co) – Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) terkait dengan Evaluasi Kota Layak Anak Tahun 2022, diikuti oleh jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung, secara virtual yang diselenggarakan oleh Kementerian dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI.
Dikesempatan itu, Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri didampingi Ketua TP PKK Kota Bitung, Ny Rita Mantiri Tangkudung yang diselenggarakan diruangan SH Sarundajang, Kantor Walikota Bitung. Selasa (28/6/2022).
Selain itu pula dihadiri oleh, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementrian PPPA RI, Agustina Erni, Kadis P3A Provinsi Sulut, Kartika Devi Tanos dan KPD Pemerintah Kota Bitung.
Dalam sambutannya, Wali Kota Bitung Maurits Mantiri, menyampaikan terimakasih kepada jajaran Kementerian P3A RI, khususnya Deputi Bidang pemenuhan hak anak yang saat ini memberikan kesempatan kepada Kota Bitung untuk ikut dalam verifikasi lapangan secara hybrid.
“Ini adalah suatu kebanggaan bagi kami dan menjadi motivasi untuk memenuhi hak-hak anak agar dapat berlangsung dengan baik dalam hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan Perlindungan dari kekerasan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia khususnya anak di Kota Bitung yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera,” kata Maurits.
Selain itu, kata Maurits konsep pembangunan Kota Bitung, sesuai dengan visi dan misi Maurits-Hengky, dalam mewujudkan Bitung Kota Digital yang mandiri, harus dilandaskan dengan gotong-royong yang berkarakter serta pemenuhan kebutuhan dasar yang berkualitas serta dapat menjamin perlindungan berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin pemenuhan hak anak.
“Hal ini harus dimulai dari keluarga, masyarakat, pemerintah desa kelurahan, Kabupaten Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat. Sejatinya Pemkot Bitung yang telah berumur 31 tahun telah meraih berbagai prestasi termasuk predikat Kota layak anak hingga boleh meraih Kategori Nindya tahun 2021. Setiap program pembangunan yang dilakukan akan tetap mendengarkan suara anak untuk kesejahteraan masyarakat dan terpenuhinya hak-hak anak, mendukung terwujudnya Bitung sebagai Kota layak anak, bukan sekedar prestasi atau mengejar predikat ataupun penghargaan tetapi membangun komitmen bersama Pemerintah, stakeholder, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat serta masyarakat Kota Bitung,” kata Mantiri.
Maurits pun melanjutkan, saat ini Kota Bitung sedang menuju Kota digital seiring dengan itu ada beberapa produk inovasi yang dibuat untuk menunjang proses Pemerintahan serta pemenuhan hak-hak masyarakat termasuk hak anak dan perempuan, sehingga tercipta pelayanan yang adil Merata dan berkwalitas untuk masyarakat Bitung terlebih khusus anak-anak dan perempuan.
“Maka dari itu kami harapkan dukungan arahan dan bantuan dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia, dan dengan adanya verifikasi lapangan hybrid ini Kota Bitung bisa mendapatkan penghargaan Kota layak anak tahun 2022,” pungkasnya. (***/ayw)
