Pewarta: Rendi Pontoh
BOLTARA (Gawai.co) — Dinamika penentuan Ketua DPRD Bolaang Mongondow Utara (Boltara) di tubuh PDI Perjuangan kian mengerucut. Posisi Frangky Chendra yang saat ini masih menjabat disebut belum aman dan berpotensi berubah, seiring belum turunnya keputusan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Selasa (28/4/26)
Ketua DPC PDIP Bolmut, Amin Lasena, menegaskan bahwa seluruh proses reposisi alat kelengkapan dewan (AKD), termasuk jabatan Ketua DPRD, sepenuhnya berada di tangan DPP.
“Reposisi AKD harus atas persetujuan DPP. Siapapun yang diputuskan nanti, itu keputusan mutlak partai dan wajib diterima,” ujar Amin usai rapat internal bersama DPD, Selasa (28/4/26) kemarin.
Ia menekankan pentingnya menjaga soliditas internal partai dan menghindari gesekan antar kader menjelang keluarnya keputusan final.
“Jangan ada gesekan sesama kader. Kita tunggu keputusan DPP,” tegasnya.
Dalam proses pengusulan, DPC PDIP Bolmut telah mengajukan tiga nama calon Ketua DPRD, yakni Abdul Zamad Lauma, Frangky Chendra, dan Dewi Astuti Mondo. Ketiga nama tersebut telah diserahkan ke DPD Sulawesi Utara dan diteruskan ke DPP untuk diputuskan.
Menurut Amin, hingga saat ini tidak ada perubahan dalam daftar usulan. DPC hanya menunggu keputusan resmi yang nantinya akan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP, Megawati Soekarnoputri.
Saat ini, Frangky Chendra masih menjabat sebagai Ketua DPRD Bolmut berdasarkan rekomendasi DPD. Namun, posisinya belum sepenuhnya aman dan dapat berubah sewaktu-waktu apabila keputusan DPP berbeda.
Selain membahas penentuan Ketua DPRD, rapat internal juga diwarnai agenda konsolidasi organisasi. Salah satunya pelaksanaan fit and proper test (FPT) ulang bagi dua PAC di Bolmut, dengan hasil paling lambat diserahkan ke DPD pada Rabu (29/4/26) hari ini.
PAC lama juga diminta menyusun laporan pertanggungjawaban secara tertulis. Sementara itu, jajaran Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) diwajibkan mengikuti seluruh materi pembekalan sebagai bagian dari evaluasi internal.
DPC juga menetapkan agenda rapat rutin mingguan, serta membuka ruang bagi kader yang belum masuk dalam struktur untuk bergabung ke PAC, badan, maupun sayap partai.
Tak hanya itu, pengelolaan dana abadi anggota fraksi turut menjadi perhatian, termasuk dorongan pemanfaatan media sosial secara masif dan kewajiban penyampaian laporan kinerja fraksi dalam rentang satu hingga tiga bulan.
Sebagai penutup, pelantikan PAC direncanakan akan digelar serentak dalam satu lokasi dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP, menandai upaya konsolidasi besar-besaran di tubuh partai berlambang banteng tersebut.
(rp)
