Pewarta: Michelle de Jonker
Editor: Alfondswodi
TAHUNA (Gawai.co) — Upaya penurunan kemiskinan di wilayah kepulauan perbatasan kembali menjadi sorotan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar Bank Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kamis (30/1/2026).
Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai daerah perbatasan menghadapi tantangan geografis yang kompleks, mulai dari sebaran pulau, keterbatasan transportasi laut dan udara, hingga tingginya biaya logistik. Kondisi tersebut membuat masyarakat di wilayah terluar rentan terhadap gejolak harga, khususnya komoditas pangan, yang berdampak langsung pada tingkat kemiskinan.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan kemiskinan di wilayah kepulauan dan perbatasan memiliki karakteristik struktural yang berbeda dengan daerah daratan. Gangguan distribusi dan kenaikan harga bahan pokok kerap menekan daya beli rumah tangga berpendapatan rendah.
Rapat strategis tersebut dipimpin Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari dan dihadiri Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Utara Joko Supratikto, Wakil Bupati Tendris Bulahari, Sekretaris Daerah Melanchton Herry Wolf, serta unsur TPID dan TP2DD lintas instansi.
Kepala Perwakilan BI Sulawesi Utara Joko Supratikto menyampaikan bahwa inflasi di wilayah kepulauan perbatasan memiliki dampak sosial yang lebih besar dibandingkan daerah lain.
“Di daerah kepulauan seperti Sangihe, keterbatasan transportasi menyebabkan biaya distribusi tinggi. Ketika harga pangan naik, masyarakat berpendapatan rendah merasakan dampaknya secara langsung dan berpotensi mendorong kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Menurut Joko, pengendalian inflasi merupakan bentuk perlindungan sosial tidak langsung bagi masyarakat rentan. Langkah strategis yang perlu dilakukan secara konsisten antara lain penguatan ketahanan pangan, kerja sama antar daerah, pelaksanaan gerakan pangan murah, serta perbaikan infrastruktur logistik.
Selain itu, BI menyoroti keterisolasian wilayah perbatasan yang membatasi akses pasar dan peluang ekonomi masyarakat. Dalam konteks tersebut, BI mendorong penguatan konektivitas, termasuk pembukaan akses perdagangan internasional melalui kebijakan direct call, khususnya dengan Tiongkok, guna meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah seperti kelapa.
“Jika akses pasar terbuka dan distribusi lebih efisien, peluang kerja akan tumbuh. Ini penting agar masyarakat di pulau-pulau kecil tidak terus bergantung pada ekonomi subsisten,” kata Joko.
Dari sisi tata kelola, percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah dinilai mampu meningkatkan efektivitas belanja publik. Kabupaten Kepulauan Sangihe tercatat mempertahankan predikat Digital dalam Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Semester I 2025 serta meningkatkan peringkat Championship TP2DD dari posisi ke-40 pada 2024 menjadi peringkat ke-17 pada 2025.
Sekretaris Daerah Kepulauan Sangihe Melanchton Herry Wolf mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan dua pilot project Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai langkah awal transformasi pengelolaan keuangan.
“Digitalisasi diharapkan meningkatkan efisiensi dan transparansi belanja daerah, sehingga program pengentasan kemiskinan dapat menjangkau masyarakat sasaran secara lebih tepat,” ujarnya.
Selain itu, perluasan penggunaan QRIS pada layanan publik dinilai strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menambah beban pajak, sekaligus memperluas inklusi keuangan masyarakat kepulauan.
Melalui HLM TPID dan TP2DD ini, Bank Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan komitmen bersama bahwa pengendalian inflasi, penguatan konektivitas, dan percepatan digitalisasi merupakan bagian penting dari upaya nasional menurunkan kemiskinan ekstrem, khususnya di wilayah kepulauan perbatasan Indonesia. (*)
