Editor/Pewarta: Alfondswodi
BITUNG (Gawai.co) – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah (APBD) tahun 2024 tuai sorotan sejumlah masyarakat.
Pasalnya, salah satu anggota Pansus asal fraksi NasDem yakni Alexander Vouke Wenas, ‘walk out’ saat rapat Pansus tegah berlangsung, meskipun sejumlah fraksi yang masuk sebelumnya telah setuju membahas Ranperda tersebut.
Disinyalir, aksi ‘walk out’ politisi dua periode di DPRD Kota Bitung, dikarenakan tak menerima kejanggalan-kejanggalan pengelolaan anggaran daerah, atas hasil temuan LHP BPK, pada beberapa waktu lalu.
Salah satu pemerhati pemerintah Kota Bitung, Muzaqir Boven mengapresiasi sikap Alexander Vouke Wenas yang kerap disapa Nyong, yang terus menjaga daya kritik di Lembaga Perwakilan Rakyat.
“Ini patut diapresiasi. Pak Alexander sebagai anggota DPRD tetap istiqomah menjaga nalar dan memberikan daya kritik kepada pemerintah,” ucapnya, Minggu (6/7/2025).
Pun begitu, Muzaqir mengatakan, sikap partai politik dan anggota DPRD di agenda Rapat Paripurna Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024 nanti berpotensi berbeda.
Alasannya, kata Muzaqir, Pertanggungjawaban APBD memiliki konektivitas dengan APBD Perubahan dalam beberapa aspek. Antara lain; penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), perencanaan dan penganggaran serta prioritas pembagunan.
“Aspek-aspek ini sering menjadi pertimbangan partai politik. Titik tolaknya ada di perda pertanggungjawaban APBD 2024 sebelum APBD Perubahan. Nah, biasanya partai pendukung program prioritas pemerintah mudah melempem,” sindirnya, sembari mengatakan, Fraksi NasDem tak berani menolak Perda Pertanggungjawaban APBD 2024 di Paripurna karena seperti menghalangi APBD Perubahan.
Disisi lain, pria yang biasa disapa polo ini berharap, wakil rakyat tidak hanya kritis atas temuan BPK di tatanan eksekutif. Tapi, kemudian terkesan abai dengan temuan-temuan belanja perjalanan dinas 2024 lalu.
“Coba teman-teman media cek di Sekretariat DPRD soal kelebihan bayar negara kepada anggota DPRD. Apakah sudah diselesaikan atau belum,” tukasnya. (*/ayw)
