Editor/Pewarta: Maher Kambey
TALAUD (Gawai.co) – Polemik di balik honor THL RSUD Mala, Kabupaten Kepulauan Talaud mulai terungkap, hal ini dibuktikan dengan disahkannya APBDP Talaud oleh Pemerintah Provinsi Sulut, tercatat nomor Register baru keluar 30 November 2023.
“Keterlaluan, kenapa nomor register APBDP baru keluar?,” tukas seorang netizen pada kolom komentar di salah satu grup Facebook.
Bila disesuaikan dengan fakta keterkaitan masalah permintaan honor para THL RSUD Mala, kata Direktur dr. Maria Wantania, pihak Manajemen RSUD Mala, sudah mengadakan rapat bersama para THL dan menyampaikan kondisi keuangan hanya tertata sampai April 2023.
Dalam rapat tersebut, Manajemen RSUD Mala secara terbuka membeberkan soal keterbatasan dana yang tersedia, dan memberikan opsi kepada THL untuk memilih antara melanjutkan bekerja tanpa honorarium atau memilih untuk berhenti.
Meski begitu, pihak rumah sakit tetap menganjurkan agar THL memilih untuk melanjutkan bekerja namun perlu menyesuaikan keluarnya dukungan APBD Perubahan 2023.
“Sudah dibicarakan bersama, anggaran THL itu telah diketahui hanya tertata sampai bulan April 2023,” tulis Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Kepulauan Talaud melalui pesan elektronik saat dikonfirmasi.
Mirisnya, kesabaran yang diduga dibalut dengan “kepentingan” lainnya, APBDP Talaud baru nomor registrasi akhir bulan November 2023 oleh Pemprov Sulut.
Viralnya kritik para THL kepada pemerintah Talaud kembali meramaikan jagat media sosial.
“Seharusnya kondisi ini sudah diketahui bersama, anggaran itu menunggu APBDP dari pemprov,” sebut Sekda Kabupaten Kepulauan Talaud, Yohanis Kamagi.
APBDP Talaud dicurigai sengaja ditahan oknum agar kritik dari THL nampak kepermukaan.
“APBDP Talaud baru keluar nomor regisnya di 30 November 2023, yakinlah bahwa Tuhan tidak tutup mata,” pesan Sekda. (Mhr)
