Pewarta : Reynaldi Tulong
Editor : Martsindy Rasuh
SANGIHE (Gawai.co) — Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, menegaskan pentingnya penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang berpijak pada kebutuhan riil masyarakat.
Pernyataan ini ia sampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2026 di Tahuna Beach Hotel, Selasa (22/4/2025).
Musrenbang ini jangan hanya menjadi rutinitas birokrasi tahunan, tapi menjadi forum strategis yang menentukan arah pembangunan, dan harus betul-betul berpihak pada masyarakat.
“Sebab, perencanaan pembangunan yang baik tidak bisa hanya mengisi dokumen dengan target-target administratif. Namun, sebaliknya program yang disusun harus berdasarkan kajian yang tajam terhadap akar persoalan yang dihadapi masyarakat, serta mengacu pada regulasi yang berlaku,” kata bupati.
Thungari juga mengkritik praktik berulang dalam penyusunan dokumen perencanaan yang menurutnya cenderung stagnan dan kurang responsif terhadap dinamika persoalan di lapangan.
“Masalah yang sama terus muncul, tetapi dokumen perencanaan tidak berubah signifikan. Ini pertanda bahwa kita perlu evaluasi menyeluruh,” ujarnya.
Lenih lanjutbl Bupati Thungari, menekankan pentingnya mengintegrasikan tujuh arah kebijakan prioritas daerah yang ia sebut sebagai Sapta Membara ke dalam seluruh dokumen perencanaan, mulai dari RENSTRA OPD, RENJA, hingga RKPD.
“Daya tegaskan, bahwa Sapta Membara bukan sekadar jargon politik, melainkan komitmen nyata untuk menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan yang rawan bencana seperti Sangihe,” ungkapnya.
Ketujuh prioritas tersebut mencakup:
1. Reformasi tata kelola pemerintahan yang masih dihadapkan pada rendahnya efisiensi birokrasi dan lambatnya digitalisasi.
2. Pemenuhan kebutuhan dasar, terutama air bersih, listrik, pangan, dan telekomunikasi di wilayah terpencil.
3. Penguatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada potensi sektor unggulan seperti perikanan, perkebunan, dan UMKM.
4. Peningkatan pelayanan sosial untuk mengatasi kesenjangan akses pendidikan dan kesehatan, serta tingginya pengangguran muda.
5. Pelestarian budaya dan nilai religius di tengah gempuran modernisasi.
6. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dengan memperhatikan risiko bencana.
7. Pemberdayaan generasi muda sebagai bagian dari pemanfaatan bonus demografi.
Dalam forum tersebut, Thungari juga menyoroti pentingnya penggunaan data yang akurat dan terkini dalam setiap penyusunan program. Ia menyebut contoh data kemiskinan yang kerap tidak valid, sehingga menghambat ketepatan intervensi.
“Banyak warga yang mengaku miskin hanya agar bisa menerima bantuan. Kita harus ubah paradigma ini. Bantuan seharusnya ditujukan untuk memperkuat daya saing, bukan sekadar belas kasihan,” kata dia.
Thungari menutup arahannya dengan ajakan untuk menghapus ego sektoral dan memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Musrenbang harus menjadi ruang sinergi, bukan arena rebutan program. Kunci keberhasilan kita adalah koordinasi yang solid,” kuncinya.
Musrenbang RKPD 2026 ini dihadiri oleh seluruh perangkat daerah, perwakilan masyarakat, serta unsur Forkopimda dan akademisi. (nal)
