Editor/Pewarta: Maher Kambey
TONDANO (Gawai.co) – Pemerintah Kabupaten Minahasa, melaksanakan kegiatan Pencanangan Pemasangan Patok Batas Sempadan Danau Tondano, pada Rabu (13/9/2023).
Kegiatan pencanangan ini melibatkan Kementerian PUPR, ATR/BPN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Diketahui, Danau Tondano masuk dalam salah satu dari 15 danau prioritas nasional untuk dilestarikan. Hal ini berdasarkan manfaat dan nilai ekonomi yang tinggi dari Danau Tondano.
Bupati Minahasa, Royke Octavian Roring, dalam penyampaiannya mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan ini merupakan berkat dorongan semua pihak.
“Atas nama pemeritnah, mengapresiasi dan berterima kasih kepada semuanya atas upaya hingga pematokan ini bisa terlaksana. Kepada KPK terima kasih karena terus mengawal percepatan pelaksanaan kegiatan ini apalagi sejak 2021 KPK sudah mendorong pengamanan danau Tondano,” ungkap Bupati.
“Kami sampaikan juga, berkat kerja sama KPK bisa menyelesaikan beberapa hal. Termasuk pengamanan aset pemerintah. Dalam kesempatan ini kami sampaikan Danau Tondano adalah aset yang sangat penting,” sampainya.
Dirjen Sumber Daya Alam Kementerian PUPR, Bob Arthur Lombogia dalam sambutannya menyampaikan bahwa pencanangan pemasangan patok batas danau Tondano, merupakan upaya negara untuk menguasai sumber air dan dimanfaatkan sebaik mungkin.
“Kegiatan ini konvservasi sumber daya air karena danau Tondano adalah salah satu dari 15 danau prioritas yang sanagat penting bagi Provinsi Sulut,” ucap Lombogia.
“Studi dan kajian serta pelaksanaan revitalisasi mulai dilaksanakan sejak 2014 sampai sekarang. Potensi air Danau Tondano akan kita maksimalkan karena banyak memberi manfaat,” ujarnya.
Staf Khusus Menteri ATR/BPN, bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, Sartin Hia, berujar bahwa dorongan dari KPK, Kementerian ATR/BPN dan kolaborasi pemerintah daerah hingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.
“Kami mengapresiasi atas terselenggaranya acara ini, mari kita bersinergi dalam meningkatkan peran untuk menyelamatkan Danau Tondano. Tentu berharap ini menjadi pelajaran bagi kita semua,” ungkap Sartin.
“BPN telah mencanagkan pemasangan sebanyak satu juta patok serentak di seluruh Indonesia. Danau Tondano sebagai objek wisata sebagaimana amanat presiden tentang penyelamatan danau prioritas nasional harus kita lestarikan dan lindungi,” tegasnya.
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Irjen Pol Didik Agung Widjanarko, berharap semoga pencanangan patok batas Danau Tondano membawa kemanfaatan yang baik.
“Hal ini juga berkaitan dengan bagaiaman kita melakukan pengamanan aset negara optimalisasi pendapatan daerah, dan penyelamatan keuangan negara,” paparnya.
“Kita semua sama-sama terlibat, berharap danau ini menjadi sumber pendapatan masyarakat dan daerah. Nantinya perlu menjaga ketersediaan air dan penanggulangan banjir,” sebut Didik.
“Danau Tondano adalah jantung Sulut, karena memberikan sangat banyak manfaat. Seperti ekonomi, pariwisata, pembangkit listrik, ketersediaan air dan masih banyak lagi,” jelas Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw.
“Wujud komitmen pemerintah dalam menjaga aset negara. Bagi semua pihak agar tidak ada lagi yang bermain-main dengan kepemilikan lahan di Danau Tondano,” tegas Wagub.
Turut hadir dalam acara ini, Kajati Sulut, Andi Muhammad Taufik, Kabinda Sulut, Brigjen TNI Raymond Marojahan, T. Iskandar, Inspektur Jendral Kementrian PUPR RI, T. Iskandar, Kasrem 131/Santiago, Kolonel Inf Yarnedi Mulyadi,Irwasda Polda Sulut, Kombes Pol Bayu, Kepala BNN Sulut, Brigjen Pol. Pitra A. Ratulangi, Kepala Basarnas Manado, Monce Bruri, Kapolres Minahasa, AKBP Ketut Suryana, Kasdim 1302/Minahasa Mayor Inf Vino Satria Onibala, Kajari Minahasa, Dicky Oktavia, Wakil Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, Sekda Minahasa, Lynda Deisye Watania, dan FKUB Kab Minahasa. (Mhr)
