Editor/Pewarta: Maher Kambey
TONDANO (Gawai.co) – Pemerintah Kabupaten Minahasa, terus memaksimalkan layanan kepada seluruh masyarakat dengan melakukan berbagai inovasi dan digitalisasi guna menyelenggarakan pelayanan administrasi.
Hal itu disampaikan langsung Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa, Vicky Tanor, saat dijumpai di kantornya.
“Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kami selalu berkoordinasi untuk mengoptimalkan tugas dan menyusun kebijakan daerah. Koordinasi terutama BPKAD, dalam pengelolaan uang dan aset daerah selama ini selalu dilakukan dengan tertib mengutamakan Clean Goverment dan Clear Governance,” katanya.
Tanor mengklaim, pemerintah tetap terus mengawal pemeriksaan BPK dan mengupayakan Minahasa bisa mendapatkan kembali opini WTP ke 9 kali.
Tanor menjelaskan, dalam hal administrasi, memang sudah ada petunjuk pemerintah pusat terkait sistem berbasis elektronik.
“Terkait dengan kepegawaian, dulu kan ada finger print, tapi sekarang dari BKD Minahasa sudah ada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SiNike) yang sangat membantu terutama dalam hal input daftar hadir,” jelasnya, saat diwawancarai Rabu, (15/3/2023).
“Sekarang tanda tangan juga bisa secara elektronik, jadi meski pimpinan tidak ada namun dibutuhkan maka bisa dilakukan. Hal itu juga berdasarkan rekomendasi dari badan cyber negara,” ungkap Asisten III.
Selain itu, dia mengungkapkan bahwa Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) juga telah terintegrasi dengan KPP Pratama untuk monitoring data pajak restoran dan hotel yang dimonitor KPK.
“Kami terus berusaha menyesuaikan dengan transisi zaman guna memberikan pelayanan akurat dalam melayani masyarakat, seperti R3D Call center yang menjadi layanan aduan masyarakat melalui Facebook,” paparnya.
“R3D call center sejauh ini kita evaluasi sangat efektif dan OPD selalu siap tanggap dalam menjawab keluhan masyarakat,” pungkasnya. (Mhr)
