Pewarta : Michelle de Jonker
Editor : Martsindy Rasuh
MANADO, (Gawai.co) – Komitmen Bank Indonesia (BI) rutin melakukan kegiatan High Level Meeting (HLM) atau pertemuan tingkat tinggi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di 15 kabupaten, Provinsi Sulawesi Utara.
HLM ini, semata-mata untuk mensosialisasikan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Sebab, dalam pengendalian inflasi mengacu pada aspek 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.
Sejumlah Kepala daerah di Bomong Raya, sepakat berkomitmen mengoptimalkan 20% Dana Desa nya, dan kontrak perdagangan antar pedagang agar menjamin suplai hasil tanam untuk daerahnya sendiri. Karena Hal tersebut, menjadi prioritas ketahanan di Sulawesi Utara.
Buktinya, dalam setiap kegiatan High Level Meeting di Bolmong Raya belum lama ini. Ada salah satu bupati, Limi Mokodompit yang juga Penjabat Bupati Bolaang Mongondow, sudah memberikan pernyataan.
“Langkah strategis kita, berkaitan dengan inflasi, tentu saya setuju dengan anggaran sebesar 20% dari dana desa tersebut. Jika kita punya komitmen bersama CBMR dengan para bupati dan seluruh pemangku kepentingan, saya pikir tidak jadi masalah karena sinergitas ini mampu saling menopang sehingga perputaran produksi, distribusi, marketnya bisa dikendalikan harganya. Sebab, mekanisme pasar tidak bisa kita tahan, rata-rata yang mempengaruhi inflasi dari bahan pangan perlu proteksi harga pasarnya,” kata Mokodompit waktu itu.
Pihak BI, kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut Andry Pramusko, mendapat komitmen langsung dari setiap kepala daerah dalam diskusi intens demi melakukan kesepakatan bersama, untuk urusan tanam-menanam yang efektif dari ‘Piloting’ atau uji coba. Mulai dari cara menanam sampai hasilnya, kemudian kita yang memilih komoditas seperti beras, cabai dan tomat.
“Masing-masing Kepala Daerah menyadari, sebenarnya setiap daerah memiliki keunggulan komparatif, seperti daerah Bolmong mayoritas penghasil beras. Sementara daerah Minahasa mayoritas penghasil cabai dan tomat, dari sini kita perlu sesuaikan, agar antara pedagang di Bolmong dan Minahasa bisa membuat kesepakatan kontrak perdagangan. Hal ini, sebagian sudah terwujud, semoga bisa lebih banyak lagi sinergitas yang seperti ini, agar suupply bahan pangan bisa terjamin,” kata Andry kepada media ini, Jumat (15/3/2024) kemarin.
Hal paling penting, menurut Andry, beberapa kepala daerah sudah ada yang sepakat, karena mengoptimalkan penggunaan dana desa. Sebab, sebagian dana desa yang 20 % itu, memang sudah digunakan untuk penanggulangan ketahanan pangan.
“Ini yang masih akan disinergikan, serta mengoptimalkan uji coba, dan di implementasikan ke desa-desa yang sudah dipilih menjadi pelopor program kerjasama. Semoga desa lain bisa berkomitmen untuk mengikuti jejak desa pelopor,” tandasnya. (Mdj)
