Pewarta: Rendi Pontoh
Boltara – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) menegaskan komitmennya untuk menjadikan Boltara sebagai kabupaten lengkap, yaitu wilayah yang seluruh bidang tanahnya terpetakan secara terukur, sistematis, dan terintegrasi secara digital. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Boltara, Musadia, S.St, usai mengikuti agenda rapat paripurna di DPRD Boltara. Senin, (16/6/25).Menurutnya, Program ini kami mulai dari desa. Dalam waktu dekat, BPN akan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kepala desa se-Boltara untuk menyosialisasikan kesiapan dan dukungan terhadap program ini,” ujar Musadia kepada media ini.
Menuju Sertifikat Elektronik
Salah satu langkah penting dalam program ini adalah transformasi dari sertifikat tanah analog menuju sertifikat elektronik. Menurut Musadia, langkah ini adalah bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman di era digital.
“Dulu semua berbasis kertas, sekarang kita masuk ke sistem elektronik. Ini juga menjadi perhatian DPRD sebagai bagian dari dorongan digitalisasi pelayanan publik,” tambahnya.
Tak hanya itu, BPN Boltara juga akan meminta kepala desa untuk mulai mendata warga yang masih memiliki sertifikat analog. Data ini kemudian akan menjadi dasar untuk proses alih media ke format digital.
“Lambat laun, sertifikat analog akan bergeser dan digantikan sepenuhnya oleh sertifikat elektronik. Ini akan memberikan jaminan hukum yang lebih kuat dan kemudahan dalam layanan pertanahan di masa mendatang,” jelasnya.
Tantangan dan Harapan
Namun Musadia tidak menampik adanya tantangan besar yang harus dihadapi, terutama menyangkut pembiayaan. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan program Kabupaten Lengkap bergantung pada dua sumber anggaran, yaitu APBN dan APBD, yang keduanya memiliki keterbatasan.
“Untuk setiap penyetoran ke BPN, baik itu biaya pendaftaran atau pengurusan, kami sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah. Karena tanpa sinergi pusat dan daerah, program ini akan sulit berjalan maksimal,” ungkapnya.
Musadia optimis, jika komitmen kuat dari seluruh unsur pemerintah terjaga, Boltara berpeluang besar menjadi kabupaten ketiga di Sulawesi Utara yang menyandang predikat Kabupaten Lengkap setelah Manado dan Tomohon.
“Ini bukan hanya tentang peta atau sertifikat, tapi soal masa depan tata ruang, kepastian hukum, dan efisiensi pelayanan publik di Boltara,”pungkasnya. (rp)
