Editor/Pewarta: Alfondswodi
BITUNG (Gawai.co) – Bertindak sebagai inspektur Upacara Penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan ke-77 RI, dilakukan oleh Wakil Wali Kota Bitung, Hengky Honandar. Rabu (17/8/2022).
Sementara itu, bertindak sebagai Perwira Upacara, Letda Marinir Antonius nararattu Lermatin dan Komandan Upacara, Lettu Marinir Muhammad Subhan serta Komandan Pasukan 17, Letda Marinir Davib Nawan Sutanto dan Komandan Pasukan 45, Letda Marinir Dwi Santoro.
Turut hadir dalam pelaksanaan Upacara Penurunan Bendera dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bitung, Rudy Theno, Sekretaris I TP PKK Kota Bitung, Ny Ellen Honandar Sondakh, Ketua DWP Kota Bitung, Ny Nurjaya Theno Munarwin, Forkopimda dan Pejabat Pemkot Bitung.
Terpantau awak media, pelaksanaan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih, sedikit berbeda disaat proses Pengibaran Bendera yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri pada pagi hari.
Pada saat pelaksanaan Upacara Penurunan Bendera yang digelar di lapangan Kantor Walikota Bitung pada sore hari, tepatnya disaat peserta upacara yang terdiri dari pasukan TNI dan Polri serta Satpol PP, Dishub, Kopri dan perwakilan Pelajar memasuki lapangan upacara, disertai dengan guyuran hujan lebat.
Adapun disaat pelaksanaan Upacara Penurunan Bendera yang sempat terpantau sejumlah wartawan yang tengah melakukan peliputan, tenda yang dipersiapkan bagi Lurah se-Kota Bitung terlihat kosong dan hanya terisi sekitar sembilan Lurah dan kursi lainnya dimanfaatkan sejumlah awak media yang memanfaatkan untuk berteduh.
Kurangnya kehadiran para Lurah se-Kota Bitung, saat pelaksanaan Upacara Penurunan Bendera menjadi perhatian Plt Asisten I, Forman Dandel yang juga menjabat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Pemkot Bitung.
Kepala BKPSDMD Pemkot Bitung, saat dikonfirmasi sejumlah awak media terkait dengan kehadiran para Lurah disaat pelaksanaan Upacara Penurunan Bendera, mengaku akan mengecek siapa-siapa Lurah yang tidak hadir di upacara penurunan bendera.
“Semua pejabat termasuk para Lurah diwajibkan untuk hadir, baik itu disaat pengibaran maupun penurunan bendera. Saya akan cek siapa-siapa yang tidak hadir,” kata Forsman.
Ditanya apakah akan ada sanksi bagi para Lurah yang tidak hadir di upacara penurunan bendera, Forsman menyatakan akan berkonsultasi dengan pimpinan.
“Yang jelas pasti ada teguran mengingat upacara penurunan bendera adalah bagian dari kegiatan kenegaraan,” katanya. (*/ayw)
