Editor/Pewarta: Alfondswodi
BITUNG (Gawai.co) – Pelaksanaan pengembangan dermaga Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung diwilayah Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga dikritisi sejumlah anggota DPRD Bitung.
Salah satu anggota Komisi II DPRD Bitung, Syam Panai mempertanyakan manfaat serta kontribusi bagi pemerintah dan masyarakat Kota Bitung, saat pelaksanaan RDPU Komisi II DPRD bersama mitra yang diselenggarakan di Kantor DPRD Bitung yang dihadiri sejumlah stakeholder.
Menurutnya, jika asas pengembangan dermaga PPS untuk kesejahteraan masyarakat serta peningkatan perekonomian, maka hal ini harus jelas kontribusi bagi pemerintah kota dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung.
“Kita tau bersama perputaran perekonomian di wilayah dermaga PPS tidak masuk secara langsung ke Pemkot Bitung, namun Pemkot hanya kebagian sebagian kecil dari dana bagi hasil yang dikirimkan pusat ke daerah. Dan ironisnya nominal pembagian tersebut sama besar dengan daerah-daerah lainnya di Sulut, sementara lokasi pelabuhan berada di Kota Bitung,” tegasnya. Rabu (22/10/2025)
Selain itu, kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bitung menyampaikan dengan nada tegas, jangan nanti setelah pengembangan dermaga PPS ini mekanismenya tetap sama dan kita sebagai warga Kota Bitung hanya menerima dampak buruk!
“Karena pengembangan ini akan berdampak diberbagai sektor termasuk sisi lingkungan dan sosialnya. Sehingga kepastian pengembangan dermaga ini harus benar-benar kita bicarakan dan rancangkan secara bersama-sama, agar supaya asas kepentingan masyarakat jelas dapat terakomodir dan terciptanya pembagian yang merata,” pintanya.
Menanggapi pertanyaan itu, Kepala Pelabuhan (Kalabu) PPS Bitung, Makkasau, A.Pi., M.Si, menyampaikan pengembangan pelabuhan PPS Bitung perencanaannya sudah berjalan beberapa tahun terakhir semenjak dirinya bertugas di wilayah provinsi Bali.
“Penunjukkan pelabuhan PPS Bitung sebagai pusat perikanan tuna yang nantinya dikembangkan menjadi eco fishing port modern yang terintegrasi, dengan peningkatan kapasitas penampungan kapal, produktivitas ikan, dan penyerapan tenaga kerja, serta akan memperluas akses pasar produk perikanan lokal ke pasar internasional,” kata Kalabu.
Lebih lanjut, “Untuk teknis serta arah pengembangannya saat ini masih dikerjakan dari pusat, kami sifatnya saat ini hanya sebagai pendamping dan untuk teknis pemanfaatannya, saya pikir itu akan di komunikasi dan dikonsultasikan di tahapan selanjutnya dan pastinya hal itu tidak akan terabaikan,” tambahannya.
Selain itu, Kalabu PPS Bitung, Makkasau, A.Pi., M.Si, menyampaikan secara singkat arah pengembangan Pengelolaan dan pelayanan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan.
“Saat ini sedang dikembangkan menjadi pelabuhan perikanan modern dengan konsep eco fishing port, dengan data tampung atau kapasitas kapal dari 1.048 unit menjadi 1.600 unit, serta produktivitas ikan: dari 54.000 ton/tahun menjadi 92.000 ton/tahun. Selain itu bakal menyerap tenaga kerja dari 9.200 menjadi 18.000 orang,” tandasnya.
Seraya menambahkan, “Tujuan Pengembangan guna mendukung program Prioritas Nasional, seperti program Penangkapan Ikan Terukur (PIT), untuk pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, adil, dan sejahtera bagi nelayan. Serta menjadi sentra perikanan tuna di Indonesia Timur dan pusat industri perikanan di Sulawesi Utara,” pungkasnya. (ayw)
