Editor/Pewarta: Alfondswodi
BITUNG (Gawai.co) – Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022, dipimpin langsung Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) secara virtual, diikuti oleh Wakil Wali Kota Bitung, Hengky Honandar. Kamis (18/8/2022).
Turut hadir mendampingi Hengky Honandar dihadiri oleh Asisten II, Asisten III, Kabag Perekonomian dan sejumlah pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung, yang digelar diruangan kerja Wakil Wali Kota Bitung.
Saat memimpin Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi, dilansir dari Beritamanado.com, Presiden RI membahas tentang perkembangan Ketahanan Pangan Nasional dan Sinergi Stabilitas Harga di Indonesia.
Selain itu, orang nomor satu di Indonesia ini pun, menyampaikan situasi perekonomian dunia saat ini dalam situasi yang sangat sulit, termasuk Negara Indonesia. Diawali dengan munculnya pandemi COVID-19, yang diketahui hingga saat ini belum juga pulih dan beberapa negara saat ini masih berada pada angka yang tinggi.
Lanjutnya, dunia pun diperhadapkan dengan krisis perang, krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan. Sehingga tantangan dunia dalam persoalan-soalan tersebut semakin rumit.
“Oleh sebab itu, kita tidak boleh bekerja standar. Enggak bisa lagi. Karena keadaannya tidak normal. Kita tidak boleh bekerja rutinitas karena memang keadaannya tidak normal. Tidak bisa kita memakai standar-standar baku, standar standard pakem, enggak bisa,” kata Jokowi.
Untuk itu, dirinya meminta para menteri, gubernur, bupati, wali kota juga sama, enggak bisa lagi bekerja rutinitas.
“Enggak bisa kita bekerja hanya melihat makronya saja, enggak bisa. Enggak akan jalan, percaya saya. Makro dilihat, mikro dilihat lebih lagi harus detail, juga dilihat lewat angka-angka dan data-data. Karena memang keadaannya tidak normal,” katanya.
“Saya ingin bupati, wali kota, gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di daerah dan Tim Pengendalian Inflasi di pusat. Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi,” sambungnya.
Presiden juga menyampaikan soal belanja di daerah atau belanja APBD baru 39,3 % atau Rp472 triliun. Padahal, kata dia, penting sekali yang namanya perputaran uang di daerah, pertumbuhan ekonomi di daerah sehingga APBD harus segera keluar agar beredar di masyarakat.
“Ini penting sekali. Saya cek APBD di bank. Hal-hal kecil seperti ini harus saya cek dan saya harus tahu angkanya ada berapa uang APBD di bank. Masih Rp193 triliun, sangat besar sekali. Ini yang harus didorong agar ikut memacu pertumbuhan ekonomi di daerah. Inilah kenapa saya sampaikan kita tidak boleh bekerja rutinitas, tidak boleh bekerja standar,” katanya. (*/ayw)
