Bitung  

Musrenbang RKPD Provinsi Sulut, Dirjen Bina Keuangan Daerah Sampaikan Hal Ini

Wali Kota Bitung Maurits Mantiri bersama sejumlah Kepala Darah se-Sulut saat menghadiri Musrenbang RKPD Provinsi Sulut, yang dihadiri oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah RI didampingi oleh Wakil Gubernur Sulut. (Foto: Istimewa)

Editor/Pewarta: Alfondswodi

BITUNG (Gawai.co) – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023, dihadiri Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri yang digelar di Four Poin Hotel Manado. Selasa (19/4/2022).

Dikesempatan itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni menyampaikan arahannya kepada peserta Musrenbang yang dihadiri dari seluruh Kepala Daerah se-Provinsi Sulut bersama jajarannya.

Menurut Fatoni, pencapaian pembangunan Makro di Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan data BPS hingga di tahun 2021, menunjukkan pencapaian yang baik dan menggembirakan.

“Pencapaian tersebut termasuk pertumbuhan ekonomi yang mampu bertumbuh diangka 4,16 %, yang sebelumnya terkontraksi di angka -0,99 % diantaranya; tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan yang sebelumnya 7,78% -7,36%. berdasarkan APBD tahun 2020 – 2022,” bebernya.

Dirinya pun menyampaikan, ditiga tahun terakhir Provinsi Sulawesi Utara, cenderung mengalami defisit, yang dikarenakan Pandemi COVID-19.

“Namun hal ini harus menjadi perhatian kita semua dalam melakukan pengelolaan sehingga dapat menciptakan keseimbangan dari pendapatan dan belanja sehingga pencapaian kemandirian viskal di Provinsi Sulawesi Utara,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri saat mengutip kalimat Dirjen Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, mengatakan perumusan pembangunan daerah harus dilakukan berbagai langka antisipasi, guna terciptanya pembangunan yang Adaptif dan Aplikatif.

Untuk itu, kata Maurits harus memperhatikan beberapa hal antara lain; yang pertama Penyikapan terhadap perubahan peraturan perundang-undangan seperti UU no 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta SK Mendagri no 050-889.

“Kedua, diperlukan pencapaian konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dan ketiga, antisipasi proyek perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi di daerah dan nasional maupun dampak politik di luar negeri,” kata Maurits.

Keempat kata, Wali Kota Bitung, perlu peningkatan sistem pendidikan dan kesehatan sebagai langkah prefentif dalam menghadapi Pendemi.

“Optimalisasi penggunaan anggaran daerah untuk penggunaan program – program yang berkaitan langsung dengan masyarakat, lingkungan, infrastruktur, hubungan terhadap penyelenggaraan Pilkada tahun 2024, yang merupakan poin kelima,” beber Maurits.

Selain itu juga, Wali Kota Bitung, menyampaikan, Pemerintah Pusat juga telah melaunching Gerakan Bangga Buatan Indonesia.

“Gerakan tersebut di gagas oleh Presiden RI untuk mengerakkan minat masyarakat dalam mencintai buatan dalam negeri untuk meningkatkan produk yang berasal dari UMKM termasuk koperasi lokal perlu kita dorong dan kita sukseskan,” pungkas Wali Kota Bitung Maurits Mantiri saat mengutip kalimat Dirjen Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni. (***/ayw).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *