Editor/Pewarta: Alfondswodi
BITUNG (Gawai.co) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bitung menyampaikan enam poin catatan penting saat membacakan pandangan akhir Fraksi pada Rapat Paripurna Tingkat I Ranperda APBD 2026.
Catatan tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Fraksi PDIP, Hengky Tumangkeng, dalam sidang paripurna yang digelar di ruang Paripurna DPRD Kota Bitung.
Dalam kesempatan itu, politisi yang dikenal murah senyum tersebut menyampaikan apresiasi kepada anggota Badan Anggaran, seluruh anggota DPRD, serta Tim TAPD Pemerintah Kota Bitung yang telah menuntaskan pembahasan Ranperda APBD 2026.
“Ranperda APBD 2026 tidak hanya dilihat sebagai dokumen teknis, tetapi juga instrumen politik anggaran yang menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” ujar Hengky, Rabu (25/11/2025).
Ia menegaskan bahwa Fraksi PDIP selalu berpijak pada prinsip keberpihakan terhadap rakyat kecil, penguatan kemandirian daerah, serta memastikan setiap rupiah digunakan secara adil untuk kepentingan publik.
“Setelah mengikuti rangkaian pembahasan Banggar DPRD dan TAPD Pemkot Bitung, Fraksi PDIP memberikan enam poin catatan penting yang perlu ditindaklanjuti pemerintah,” tegasnya.
Mengakhiri penyampaian pandangan Fraksi, Hengky menyatakan bahwa Fraksi PDIP menerima dan menyetujui Ranperda APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Harapan kami, Ranperda ini dapat ditetapkan menjadi Perda dan menjadi instrumen yang mampu mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (ayw)
Enam Poin Catatan Fraksi PDIP
1. Fraksi PDIP menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Daerah karena 11 pertanyaan strategis yang diajukan dalam Pandangan Umum Fraksi pada 24 November 2025 telah dijawab tuntas dalam pembahasan Banggar–TAPD.
2. Kota Bitung masuk dalam 50 kota prioritas nasional di bidang industri, khususnya industri pengolahan hasil laut dan pelabuhan perikanan. Status ini memberikan dampak signifikan dalam menarik investasi, pengembangan infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja. Fraksi PDIP menegaskan pentingnya langkah strategis dan kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta. Mohon ditindaklanjuti!
3. Fraksi PDIP mendorong reformasi pajak progresif, pemberian insentif bagi UMKM, petani, nelayan, dan koperasi; serta perluasan basis pajak ke sektor hijau (green tax), energi terbarukan, dan ekonomi digital. Mohon tanggapannya!
4. Fraksi PDIP meminta penerapan insentif super tax deduction untuk mendorong keterlibatan dunia usaha dalam penyediaan sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Mohon tanggapannya!
5. Fraksi PDIP meminta pemerintah daerah menyampaikan laporan evaluasi penyertaan modal BUMD guna memastikan efektivitas kebijakan penyertaan modal. Mohon ditindaklanjuti!
6. Fraksi PDIP meminta salinan hasil akhir pembahasan Banggar bersama TAPD, untuk memastikan tidak ada pergeseran atau penambahan anggaran di luar kesepakatan rapat final. Mohon ditindaklanjuti!
