Editor: Redaksi Gawai
BOLMONG, (Gawai.co) – Tak kunjung berada sejak pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), kinerja kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XV, dan kepala Balai Sungai Sulawesi Utara (Sulut), dinilai lepas tanggungjawab
Bupati Kabupaten Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow, meminta kepada menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia (RI) Basuki Hadimuljono, M.Sc, kiranya dapat mengevaluasi kinerja BPJN XI dan Balai Sungai Sulut tersebut.
Hal tersebut disampaikan Bupati Yasti, saat meninjau dan menyambut kedatangan Menteri Sosial RI Tri Rismaharini, Kamis, (30/09/2021) di Desa Batu Merah. Apalagi, hingga kedatangan Menteri Sosial RI Tri Rismaharini, mereka tak ada di lokasi bencana.
Pernyataan Bupati Bolmong tersebut merupakan suara hati masyarakat yang terdampak bencana. Padahal wilayah tersebut merupakan wilayah kerja dari kedua Balai tersebut.
“Sejak awal terjadinya bencana22 Sepetember kemarin, hingga saat ini pihak Balai jalan, dan Balai sungai wilayah Sulut tidak pernah menampakan batang hidungnya untuk melakukan rekonstruksi pasca bencana. Alat berat yang bekerja pada lokasi bencana semua Pemda yang siapkan. Harusnya ini juga menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat karena ini jalan Nasional. Oleh sebab itu saya berharap kiranya menteri PUPR dapat menegur serta mengevaluasi kinerja kepala BPJN serta kepala Balai Sungai wilayah Sulut,” pinta Yasti.
Bupati Yasti menambahkan, bahwa saluran air pada lokasi tersebut tidak ditata dengan baik saat pembuatan jalan. Gorong-gorong yang ada sangatlah kecil untuk jalan nasional tidak mampu menampung debit air saat hujan turun, sehingga meluap dan akhirnya menyengsarakan rakyat.
“Saya sudah berkoordinasi dengan Kementrian, namun alasannya ada empat kepala Balai yang baru diganti oleh menteri PUPR, saya rasa ini bukanlah alasan. Sebab, jika ada pergantian kepala Balai, kan masih ada bawahannya pada setiap Balai. Daerah ini memang langganan banjir, seharusnya kita duduk bersama berembuk dan mencari solusi. Namun hingga saat ini pihak Balai jalan dan Balai sungai tak kunjung datang. Oleh sebab itu saya berpesan agar kiranya Menteri PUPR jangan menganggap remeh Kabupaten Bolmong, tolong diperhatikan sama dengan daerah – daerah lainnya juga,” tegas Mantan ketua Komisi V DPR RI tersebut.
Kekecewaan masyarakat hingga Bupati Bolmong, terhadap Balai BPJN XV Manado, dan Balai Sungai, itu pun menjadi pertanyaan yang disampaikan ke Menteri Sosial RI Tri Rismaharini, saat melakukan kunjungan kerja, melihat serta memberikan bantuan ke korban terdampak bencana.
Mensos Tri Rismaharini mengatakan, apa yang menjadi kekecewaan masyarakat Sang Tombolang, dan Bupati Bolmong, itu akan disampaikan ke Pemerintah Pusat, lintas sektoral. “Iya, nanti saya sampaikan. Saya laporkan,” kata Rismaharini.
Seperti diketahui, banjir bandang yang terjadi itu, memporak porandakan sejumlah fasilitas umum, rumah dan tempat ibadah. Penyebab bencana tersebut akibat curah hujan dengan intensitas tinggi. Beberapa sungai meluap dan menggenangi pemukiman warga. Juga tanah longsor di beberapa titik lokasi dan banjir bandang.
Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bolmong disebutkan, Kecamatan Sang Tombolang dan Kecamatan Lolak yang mengalami dampak paling parah. Tepatnya di Desa Batu Merah, Bolangat Timur, Cempaka, Bolangat, Lolanan, Domisil, Maelang, Bontalo, Buntalo Selatan, Sauk, Batu Rapa dan Bumbung. (Tim Gawai)
