Editor/Pewarta: Martsindy Rasuh
MANADO (Gawai.co) – Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Anggota KPU Mochammad Afifuddin, dan Parsadaan Harahap hadir sekaligus membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemilihan Umum bagi KPU Provinsi di Seluruh Indonesia, Rabu (9/11/2022), di Makassar.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan KPU Sulut, masing-masing: Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Meidy Tinangon, Kabag Teknis, Parmas, Hukum dan SDM, Charles Worotitjan dan Admin JDIH, Febry Langkun.
Dalam pengantar rapat, Afif mengapresiasi KPU yang telah meraih anugerah JDIH Nasional Terbaik I Tahun 2022 Kategori Lembaga Non-Struktural untuk keempat kalinya.
Dia juga mengingatkan pentingnya kegiatan ini untuk mempersolid penguatan kapasitas Koordinator Divisi Hukum, Kabag/Kasubbag Hukum, para Operator JDIH 34 Provinsi se-Indonesia.
Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua KPU RI Hasyim Asya’ri juga mengingatkan agar berbagai penghargaan dan prestasi yang telah diraih, justru memacu JDIH KPU semakin kokoh, agar publik mendapatkan layanan yang terbaik terutama informasi dan dokumentasi hukum.
Dalam Rakor tersebut, peserta mendapatkan materi dari narasumber Kepala Pusat JDIHN Nofli, Pustakawan Ahli Madya Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Katarina Rosariani, operator JDIH KPU RI Fahri Ali Ibrahim, dan Praktisi/Ahli Pengelolaan Media Sosial Hariqo Wibawa Satria.
Usai menerima materi, Anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap didampingi Kepala Biro Perundang-undangan Nur Syarifah menutup Rapat Koordinasi Peningkatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum bagi KPU Provinsi Seluruh Indonesia, Kamis (10/11/2022) di Makassar.
Dalam sambutan penutupannya, Afif menekankan pentingnya rakor ini menjadi bagian dari peningkatan kapasitas dan kualitas pekerjaan di KPU menjelang Pemilu 2024 terutama terkait JDIH.
Senada, Parsadaan menekankan pentingnya kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas, profesionalitas dalam mengelola JDIH menjadi etalase lembaga lain melihat produk hukum KPU.
Turut hadir, jajaran eselon II dan jajaran Setjen KPU, Koordinator Divisi Hukum, Kabag/Kasubbag Hukum, para operator JDIH 34 provinsi se-Indonesia, serta KPU Provinsi Sulsel.
Ketilua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut Meidy Tinangon, menyebut bahwa pihaknya siap menindaklanjuti hasil Rakor agar supaya layanan informasi hukum di KPU Sulut semakin meningkat dan menunjang upaya bersama mempertahankan predikat JDIH KPU sebagai JDIH terbaik nasional kategori Lembaga Non-Struktural.
Turut hadir dalam pembukaan Rakor: Kepala Biro Perundangan-Undangan, Nur Syarifah, Kapus JDIH Nasional, Nofli, Direktur Eksekutif Komunikonten, Hariqo Wibawa Satria, Pustakawan Ahli Madya Pusat JDIH Nasional, Katarina Rosariani, Pejabat Eselon II dan jajaran Setjen KPU, Koordinator Divisi Hukum, Kabag/Kasubbag Hukum, para Operator JDIH 34 Provinsi se-Indonesia, serta Ketua KPU Kab/Kota se-Sulawesi Selatan. (Mrt)
