Editor/Penulis: Alfondswodi
BITUNG (Gawai.co) – Pertarungan perebutan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Kota Bitung, kian terus menjadi pembicaraan hangat hingga dikedai-kedai kopi pinggiran Kota Bitung. Jumat (21/1/2022).
Terendus informasi, salah satu Partai ketiga terbanyak perolehan kursi di DPRD Kota Bitung, bakal ‘gigit jari’.
Pasalnya, keempat kader potensial PKP Kota Bitung tersebut, bakal tak mendapatkan posisi strategis dalam penentuan AKD pada bulan Februari mendatang, diakibatkan dugaan penyalahgunaan bantuan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) RI yang menyeret oknum Ketua PKP Kota Bitung, Nabsar Badoa.
Diketahui, dugaan bantuan pemerintah pusat tersebut berupa Pabrik Es Balok, yang dibangun sejak tahun 2005, di Kelurahan Batuputih, Kecamatan Ranowulu – Kota Bitung, yang direalisasi melalui Dinas Perindag Kota Bitung.
Sebelumnya, posisi PKP sangat diperhitungkan dalam pertarungan AKD, dimana PKP sebagai perolehan kursi ketiga terbanyak setelah menepati posisi pertama oleh PDI Perjuangan dengan delapan kursi dan NasDem dengan tujuh kursi.
Hal tersebut, dikuatkan dengan pernyataan Ketua PKP Kota Bitung, yang dilansir dari media online suarapembaharu.com pada Senin 17 Januari 2022.
“Kawan kita nda bisa kase stamen lebeh karena itu ranah partai dan fraksi. Nanti sesudah rapat fraksi dan rapat partai kita kase tau pa kawan,” kata Nabsar melalui pesan singkat WhatsApp dengan menggunakan dialek Manado.
Berbeda dengan sejumlah Fraksi di DPRD Kota Bitung, seperti Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi NasDem, terpantau sudah intens melakukan lobi-lobi terkait perebutan posisi di AKD yang hanya menyisakan waktu singkat ini.
Geraldi Mantiri selaku Ketua Fraksi PDI Perjuangan, saat di konfirmasi awak media, tak menampik, pihaknya sudah mulai intens membangun komunikasi politik, sambil menunggu keputusan Ketua DPC PDI Perjuangan.
“Komunikasi politik masih dinamis. Jika ditanya soal menyasar komisi I, itu adalah keputusan Ketua DPC” katanya Geraldi.
Geraldi mengakui, posisi AKD sangat berpengaruh dalam struktur DPRD. Apalagi kata dia, PDI Perjuangan terus menjaga komitmen untuk menjadi garda paling depan menyuarakan aspirasi masyarakat di ruang parlemen.
“Beranjak dari motivasi tersebut, PDI Perjuangan tidak terburu-buru menempatkan kader di pimpinan komisi,” beber Geraldi.
Berbeda dengan PDI Perjuangan, Partai NasDem dengan sangat percaya diri menargetkan pimpinan komisi. Hal itu ditegaskan Sekretaris DPD Partai NasDem Ramlan Ifran.
“Kami telah menjalin komunikasi politik secara intens dengan teman-teman anggota DPRD. Untuk menentukan komisi berapa, saya belum bisa tentukan saat ini. Tapi, intinya target NasDem masuk dalam pimpinan komisi,” pungkasnya. (***)
