SITARO (Gawai.co) – Upaya percepatan pemulihan pascabencana erupsi Gunung Ruang kembali mendapat perhatian serius pemerintah.
Hal itu terlihat dari pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Sulawesi Utara, yang khusus membahas kelembagaan dan tata kelola infrastruktur hunian relokasi bagi warga terdampak. Kegiatan berlangsung
Tampak, kegiatan FGD yang digelar di Hotel Grand Whiz Manado, Kamis (4/12/2025), dibuka langsung Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Denny Kondoj, Asisten I Setda Sitaro, Novia Tamaka, serta jajaran perangkat daerah terkait.
Kehadiran Pemkab Sitaro dalam forum tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan penanganan pascabencana Gunung Ruang terus berjalan progresif, termasuk dalam menyiapkan mekanisme pengelolaan kawasan relokasi yang kini sedang dipusatkan di Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
“FGD kali ini memfokuskan pembahasan pada penguatan kelembagaan pengelolaan sarana prasarana pascabencana, kesiapan pemerintah daerah, hingga strategi operasional kawasan hunian relokasi ke depan,” ungkap Kondoj.
Menurutnya, pembangunan hunian relokasi sendiri menjadi salah satu prioritas utama pemerintah untuk menyediakan tempat tinggal yang aman, layak, dan berkelanjutan bagi warga terdampak.
Pun, sinergi lintas pemerintah pusat dan daerah disebut menjadi kunci keberhasilan program tersebut. Dukungan dari Pemkab Sitaro yang hadir melalui pimpinan daerah menunjukkan keseriusan dalam mengawal tahapan relokasi hingga selesai.
Dengan kehadiran Sekda Sitaro dan sejumlah kepala perangkat daerah, Pemkab menegaskan kesiapannya untuk berkolaborasi dan menjalankan peran teknis di lapangan.
“Pemerintah daerah berharap proses relokasi dapat berlangsung efektif dan memenuhi standar teknis agar pemulihan masyarakat terdampak dapat berjalan optimal,” harapnya. (dew)
