Pewarta : Reynaldi Tulong
Editor : Martsindy Rasuh
SANGIHE (Gawai.co) — Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Sangihe, Albert Huppy Wounde, SH, MH, berkunjung ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Kamis (16/01/2025).
Pertemuan yang berlangsung di Jakarta ini membahas strategi penting dalam penataan birokrasi daerah, serta langkah penyelesaian isu Tenaga Harian Lepas (THL).
Dalam kesempatan itu, Pj Bupati Wounde memaparkan rencana strategis yang di rancang untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional. Rencana tersebut meliputi pengisian jabatan kosong, rotasi jabatan, pembinaan jabatan fungsional, hingga rasionalisasi perangkat daerah yang di nilai kurang efektif.
“Kami berkomitmen untuk memastikan birokrasi di Sangihe menjadi lebih profesional, dan mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain reformasi birokrasi, kata Wounde, perhatian besar kami di berikan pada isu pengangkatan THL menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam pembahasannya, Wounde menegaskan perlunya dukungan pemerintah pusat agar transisi ini dapat berjalan mulus.
“Kami membutuhkan solusi yang jelas untuk THL yang belum berhasil di angkat menjadi PPPK. Mereka adalah individu yang telah banyak berkontribusi bagi daerah dan layak mendapatkan perhatian serius,” ungkapnya.
Selain itu, Wounde menambahkan pendampingan pemerintah pusat sangat di perlukan dalam proses administrasi dan teknis, sehingga memberikan kepastian dan keadilan bagi para THL.
Merespons hal tersebut, Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pengangkatan THL menjadi PPPK sebagai bagian dari reformasi sistem Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kami akan memastikan kebijakan yang adil dan proporsional di terapkan, sehingga proses ini tidak mengganggu pelayanan publik di daerah,” kata Widyantini.
“Saya menekankan pentingnya skema alternatif bagi THL yang belum memenuhi syarat PPPK, dengan menyesuaikan solusi sesuai kebutuhan daerah,” tegasnya.
Pertemuan ini, menurut Wounde, menjadi momentum strategis bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mempercepat reformasi birokrasi sekaligus memberikan kepastian terkait status kepegawaian THL.
“Apa yang telah saya mulai akan terus di kawal hingga tuntas. Penempatan pegawai sesuai prinsip the right man on the right place, pengangkatan THL, pembinaan jabatan fungsional dan rasionalisasi perangkat daerah adalah prioritas yang harus di lanjutkan,” tukasnya.
Ia juga berpesan agar Pemkab Sangihe tetap menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat meski masa jabatannya sebagai Pj Bupati telah selesai.
“Saya akan tetap membantu daerah ini selama ada sinergi dari semua elemen, baik eksekutif, legislatif, maupun masyarakat, demi kemajuan bersama,” tuturnya.
Dalam pertemuan tersebut, Wounde yang di dampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra, turut menyampaikan undangan kepada Menteri PANRB dan Menteri Dalam Negeri untuk menjadi tamu kehormatan dalam perayaan HUT ke-600 Kabupaten Sangihe.
Pertemuan ini mencerminkan semangat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan reformasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. (nal)
