Bupati Sangihe Michael Thungari Buka Pelatihan Basic Safety Training Bagi Nelayan

Pewarta : Reynaldi tulong

Editor : Misel Pontoh

Sangihe, Gawai.co — Upaya peningkatan kapasitas nelayan di Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali mendapat dorongan serius dari pemerintah daerah.

‎Bertempat di Hayana Hotel, Rabu (26/11/2025), Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari secara resmi membuka kegiatan Pelatihan Basic Safety Training (BST) bagi para nelayan.

‎Dalam sambutannya, Bupati Michael menyampaikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya pelatihan keselamatan kerja ini.

Menurutnya, BST menjadi kebutuhan mendasar bagi para nelayan yang setiap hari bergelut dengan risiko kerja di laut.

‎“Sebagai Bupati, saya memberikan apresiasi atas penyelenggaraan pelatihan ini. Ini langkah maju dalam peningkatan kapasitas SDM sektor perikanan, khususnya terkait keselamatan di laut,” ujarnya.

‎Namun, Bupati menekankan pentingnya pembangunan sektor perikanan yang tidak hanya berhenti pada program pelatihan, tetapi harus dimulai dari perencanaan matang dan terukur.

Dalam arahannya, Bupati menyoroti perlunya grand design pengembangan sektor perikanan yang harus dimiliki Dinas Perikanan sebagai leading sector.

‎“Kita memang memiliki RPJMD, tetapi RPJMD harus dilandasi oleh grand design yang lengkap dan terukur. Tanpa perencanaan yang jelas, kita hanya bergerak dalam program-program sporadis yang tidak saling terhubung,” tegasnya.

Menurutnya, dokumen perencanaan yang komprehensif akan menjadi alat strategis dalam mengakses pendanaan di luar dana transfer, seperti dana hibah, dana insentif fiskal, hingga peluang kerja sama dunia usaha.

‎“Semua peluang pendanaan itu hanya bisa kita raih apabila perencanaannya matang dan lengkap dengan roadmap,” tambah Thungari.

Bupati juga menyoroti rendahnya kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB daerah, meski wilayah Sangihe 90 persen merupakan laut.

‎“Sektor perikanan kita baru tergarap 5–10 persen. Padahal potensi itu ada di tangan Bapak-Ibu nelayan,” ungkapnya.

‎Ia menjelaskan bahwa salah satu hambatan terbesar adalah tidak adanya kewenangan pemerintah kabupaten untuk mengelola wilayah laut.(nal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *