Pewarta: Michelle de Jonker.
Editor: Martsindy Rasuh
MINSEL (Gawai.co) – Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan, serta Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten/Kota se-Minahasa raya, Tomohon dan Bitung.
Selain itu, dilaksanakan juga Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2024, yang berlangsung di Hotel Sutanraja Minahasa Selatan, Selasa (27/2/2024).
Kegiatan ini sebagai fondasi dalam menjaga stabilitas harga bahan pangan, sekaligus mendorong peningkatan digitalisasi di Sulut. Dan kegiatan ini dibuka Wakil Gubernur (Wagub) Sulut Steven Kandouw.
Dalam sambutannya, Wagub Kandouw, mengapresiasi kepada BI Sulut yang menginisiasi kegiatan ini, karena acara ini dihadiri semua pemangku pengambil keputusan.
“Saya apresiasi Kepala BI Sulut pak Andry, karena sudah mengadakan acara ini. Dimana High Level Meeting penting bagi semua kepala daerah di wilayah Sulut, sebab mereka yang bisa mengambil keputusan,” kata Wagub.
Berdasarkan informasi, menurut Wagub SK, untuk kondisi harga beras saat ini berada diposisi paling mahal dalam sejarah. Sebab, di sejumlah daerah harga beras sudah mencapai Rp18.000 per kilogram, kalau dahulu hanya berkisar di Rp 14.000, sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat.
“Kenaikan harga pangan ini, satu hal yang sangat berbahaya. Jadi, semua kepala daerah sebagai eksekusi harus memperhatikan bahan-bahan tersebut, jangan sampai ada permainan harga bahan pangan yang dilakukan oleh tengkulak,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Proivnsi Sulut Andry Prasmuko dalam pemaparannya mengatakan HLM ini dilakukan menjadi langkah awal di tahun 2024 untuk menekan inflasi pangan.
“Bukan hanya itu, nanti ada menyusul program lain yang akan kita sinergikan,” kata Pramusko.
Dalam menjaga stabilitas harga pangan, pihak nya menyiapkan tujuh program unggulan GNIP. Di mana, programnya dipadukan dalam Keterjangkuan Harga, Ketersediaan Pasokan, demi Kelancaran distribusi dan Komunikasi yang efektif (4k).
Tak hanya kelompok tani, Prasmuko menyebut program yang akan dilaksanakan nanti dengan merangkul para pemuka agama.
“Tokoh agama ini, ikut serta dalam mencegah para pedagang yang mengambil batas harga terlalu besar. Jadi, kita semua bekerja sama supaya bisa meminimalisir lonjakan harga yang terlalu jauh,” terangnya.
Sementara untuk pencanangan Tim Percepatan, serta Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), kata Prasmuko, bertujuan untuk meningkatkan transaksi digitalisasi di Sulawesi Utara.
“Ini untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kehadiran BSG diharapkan bisa semakin membantu, sehingga harapan kami selain PAD meningkat. Penerima lebih mudah dan langsung bisa masuk ke BSG,” tandas Prasmuko.
Kegiatan ini turut dihadiri, Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, Penjabat Bupati Minahasa Jemmy Kumendong, Wakil Walikota Bitung Hengky Honandar, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Sekretaris Kota Manado dan stakeholder terkait. (Mdj)
