Bupati Royke O. Roring saat mendampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Dr Mochamad Basuki Hadimuljono ketika meninjau lokasi revitalisasi Danau Tondano. (ist)
Editor: Tim Gawai
TONDANO (Gawai.co) – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Dr Mochamad Basuki Hadimuljono menyampaikan, Danau Tondano merupakan salah satu danau yang masuk dalam skala prioritas utama pemerintah pusat, oleh sebab itu persoalannya harus segera dituntaskan. Hal itu disampaikannya dalam kunjungan kerja sekaligus meninjau lokasi revitalisasi Danau Tondano, Selasa (29/9).
Pada kesempatan tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang turut didampingi Bupati Minahasa Dr Royke Octavian Roring melanjutkan, bahwa mulai dari pembangunan tanggul akan jadi skala prioritas, kemudian akan dikirim alat berat untuk mengangkat eceng gondok dan berbagai program prioritas lainnya untuk mempercepat revitalisasi Danau Tondano.
“Hal ini merupakan wujud kepedulian pemerintah pusat terhadap upaya dan perjuangan Pemkab Minahasa dalam rangka percepatan penyelamatan Danau Tondano,” ungkap Hadimuljono.
Dirinya menjelaskan, skala prioritas ini ditargetkan selesai pembangunannya selama tiga tahun. Jadi selama tiga tahun kedepan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR akan menyelesaikan persoalan di Danau Tondano.
“Saya pun secara pribadi merasa senang, karena baik dari pusat sampai daerah Danau Tondano ini menjadi perhatian serius. Bahkan DPR RI pun memberikan perhatian serius dalam rangka pelestariannya,” jelasnya.
Dikatakannya, ada keindahan alam yang harus dilestarikan, karenanya baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten harus gerak cepat selesikan masalah eceng gondok. “Prioritas kami adalah untuk pelestarian danau. Kemudian bagaimana melanjutkan pembangunan,” ujarnya.
Pastinya, lanjut Hajimulyono pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR akan bersinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten. Namun, diharapkan pemerintah daerah memberikan waktu lebih untuk penanganannya.
“Jangan fokus ke lain dulu, selesaikan disini (danau) dulu baru pindah. Bukan berarti pembangunan di wilayah lain ditelantarkan, tapi prioritasnya di danau dulu. Sehingga persoalan pendangkalan maupun masalah lain secepatnya teratasi,” tegasnya.
“Misalkan tahun ini pembangunan diprioritaskan di Danau Tondano. Nanti anggaran tahun depan berpindah di wilayah lain,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Minahasa Royke O. Roring memaparkan secara langsung tentang keadaan Danau Tondano, Pemkab Minahasa bersama Balai Sungai telah menyusun rencana aksi untuk Danau Tondano.
Dijelaskan bupati, total panjang jalan yang mengelilingi Danau Tondano sepanjang 43 kilometer, Bupati mengusulkan 19 kilometer jalan pesisir danau yang masih merupakan jalan provinsi agar dapat dijadikan jalan nasional karena merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Tondano, agar penanganan Danau Tondano dan sekitarnya bisa tertangani dengan baik.
“Kita berharap kedepan setelah adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang, Danau Tondano bisa menjadi tujuan pariwisata alternatif,” terang orang nomor satu di Minahasa ini.
Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi V Herson Mayulu mengatakan, baginya sebagai utusan Sulut ketika sudah berdiskusi dengan bupati, maka dengan tegas meminta pemerintah pusat dapat memprioritaskan mengenai revitalisasi Danau Tondano ini.
“Memang saya utusan Sulut meski asal saya dari Bolsel, tapi ketika saya bercerita dengan bupati, maka saya ngotot supaya revitalisasi danau ini betul-betul harus direalisasikan. Oleh sebab itu dengan kunjungan langsung dari pak menteri maka diharapkan secepatnya diselesaikan. Terima kasih juga karena pak menteri sudah melihat langsung kondisi danau ini dan kemudian merespon positif,” ungkap Mayulu.
Kemudian, menteri PUPR RI, bupati bersama anggota DPR RI Komisi V Herson Manyulu, Staf Khusus Bidang Sumber Daya Air Kementerian PUPR Lucky Harry Korah, Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Provinsi Sulut Bastari meninjau langsung keadaan Danau Tondano yang pekerjaan revitalisasinya sementara dilakukan secara bersama, bertahap dan berkelanjutan oleh pemerintah pusat, Pemprov Sulut dan Pemkab Minahasa.
Turut hadir dalam kegiatan, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Dr Denny Mangala, Assisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Wenny Talumewo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Vicky Kaloh, Kepala Dinas PUPR Teddy Lumintang, Direktur PDAM Rendy Rompas,
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Maya Kainde, Kepala Bagian SDA Bobby Masengi, Kepala Bagian Umum Lona Wattie, Camat Tondano Selatan Johnny Tendean, Camat Tondano Barat Robert Ratulangi, dan Lurah Tounsaru Paulus Boy Manengkey. (Tim Gawai)
