 |
| Ketua Umum LPPN Dr. Semuel Linggi Topayung S.Pd, SH, M.AP. (ist) |
Editor: Tim Gawai
JAKARTA (Gawai.co) – Kawasan Timur Indonesia (KTI) kini terus menjadi fokus pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Hal ini sebagai bagian dari amanah nawa cita yakni membangun dari pinggiran.
Pembangunan di KTI juga dilakukan untuk mengurangi disparitas atau kesenjangan dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Hal ini diungkapkan Ketua Umum LPPN (Ketum) Dr. Semuel Linggi Topayung S.Pd, SH, M.AP kepada Gawai.co, Minggu (21/3).
Topayung mengatakan kepada wartawan, wilayah yang termasuk ke dalam Kawasan Timur Indonesia (KTI) adalah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua.
“Kondisi riil yang terjadi saat ini adalah fenomena kesenjangan wilayah, dimana Kawasan Barat Indonesia banyak dipandang lebih menikmati hasil pembangunan dibandingkan kawasan timur,” katanya.
KBI seringkali dianggap lebih berkembang dibandingkan dengan KTI. Kondisi tersebut terlihat antara lain dari proporsi sumbangan daerah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. Hal ini menunjukkan konsentrasi kekayaan dan aktivitas ekonomi yang masih cenderung terfokus di KBI.
Menurut hemat kami untuk mengurangi disparitas tersebut harus dilakukan dengan cara pareto yakni pembangunan infrastruktur digenjot untuk membuat kondisi membaik, kata Semuel
“Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan menjadi salah satu prioritas nasional dari tujuh agenda pembangunan Presiden Joko Widodo,” sebutnya.
Masih kata Semuel, sasaran pembangunan kewilayahan ini adalah mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera.
Lanjutnya, sebagaimana konsepsi pembangunan Indonesia sentris yang selalu disampaikan Presiden Joko Widodo bahwa bukan hanya membangun Jawa, membangun Sumatera, tapi membangun seluruh pelosok tanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.
“Tidak ada daerah yang dilupakan, tidak ada daerah yang dikesampingkan. Tidak ada daerah yang dianaktirikan, semuanya anak kandung Ibu Pertiwi,” tuturnya.
Hal diatas merupakan kesimpulan dari seminar nasional dalam bentuk webinar yang dilaksanakan oleh Lembaga Pendamping Pembangunan Nasional (LPPN) pada hari Rabu 17 Maret 2021. Harapan pemerataan pembangunan bisa efektif menuju masyarakat yang sejahtera.
Adapun pembicara adalah Mochammad Fadjroel Rachman (Juru Bicara Presiden RI) mewakili dari Istana, John Wempi Wetipo, SH, MH (Wakil Menteri PUPR RI), Budi Arie Setiadi (Wakil Menteri Desa, PDTT RI), Theofilus Allorerung SE (Bupati Kabupaten Tana Toraja), dan moderatornya adalah Dr. Semuel Linggi Topayung, M.AP Ketum LPPM. (Tim Gawai)
