Pewarta/editor : Martsindy Rasuh
TONDANO ( Gawai.co) — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda Deasy Watania, MM, M.Si, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.
Kegiatan ini berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Manado, Selasa (21/1/2025) kemarin.
Disampaikan Sekda Watania, agenda ini membahas persiapan pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri serta upaya percepatan digitalisasi di Sulawesi Utara.
“Kegiatan tersebut sangat penting untuk memastikan stabilitas harga menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, terutama pada komoditas pangan. Selain itu, kami juga membahas percepatan implementasi digitalisasi daerah untuk mendukung pembangunan ekonomi di tahun 2025,” ujarnya.
Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Andry Prasmuko, dalam sambutannya mengatakan kinerja perekonomian Sulawesi Utara pada 2024 cukup membanggakan, karena inflasi berada di peringkat terendah kedua secara nasional.
“Saya menyebut bahwa Sulut meraih empat penghargaan pada Championship TP2DD 2024,” kata Prasmuka.
Namun, kata dia bahwa tantangan inflasi diprediksi meningkat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, di mana permintaan terhadap komoditas pangan cenderung melonjak.
“Hal ini diperburuk oleh kenaikan harga di daerah kepulauan akibat tantangan distribusi. Oleh karena itu, kolaborasi antar daerah sangat diperlukan untuk mengoptimalkan jalur distribusi dan menjaga stabilitas harga,” ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara melalui Asisten II, Tahlis Gallang menekankan pentingnya langkah strategis untuk pengendalian inflasi.
“Ada lima aksi utama yang harus dilakukan, yaitu identifikasi peningkatan konsumsi, sidak pasar berkala, pelaksanaan Gerakan pangan nurah, Kerja sama antar daerah, serta Analisis perilaku konsumsi masyarakat. Semua langkah ini harus dilakukan secara terintegrasi,” jelasnya.
Bahkan, menurut Asisten Galang, percepatan digitalisasi juga menjadi prioritas, karena pemerintah daerah diminta memperluas kanal pembayaran digital, mendorong penggunaan QRIS, serta mempercepat implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
“Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” tutupnya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Bupati dan Wali Kota, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Auditor Utama, pimpinan instansi vertikal, Tim TPID, TP2DD, dan Satgas Pangan se-Sulawesi Utara. (Mrt)
