Daerah  

Kolaborasi BI dan Pemprov Sulut Percepat Digitalisasi, Perkuat Fiskal Daerah

High Level Meeting (HLM) lintas sektor yang digelar di Kantor Perwakilan BI Sulut. (foto:istimewa)

Pewarta: Michelle de Jonker

Editor: Alfondswodi

MANADO, Gawai.co – Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Utara memperkuat sinergi menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Daerah (TP2ED), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), serta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).

Kegiatan strategis tersebut dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, dan dihadiri Wakil Gubernur Victor Mailangkay, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut Joko Supratikto, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) SulutGo Robert H.P. Sianipar, Wakil Direktur Eksekutif KDEKS Radlyah Hasan Jan, serta para bupati dan wali kota se-Sulut. Selasa (24/2/2026).

Kepala Perwakilan BI Sulut, Joko Supratikto, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika global.

“Stabilitas harga, percepatan digitalisasi dan elektronifikasi transaksi daerah, perluasan akses keuangan, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara yang inklusif dan berkualitas,” ujarnya saat pelaksanaan kegiatan di aula Kantor BI Sulut.

Menurut Joko, kolaborasi inovatif berbasis pendekatan pentahelix menjadi kunci keberhasilan. Sinergi lima tim — TPID, TP2ED, TP2DD, TPAKD, dan KDEKS — diarahkan untuk memperkuat pengendalian inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat fiskal daerah, memperluas pembiayaan UMKM, serta mendorong diversifikasi ekonomi melalui industri halal dan wakaf produktif.

Senada dengan itu, Kepala OJK SulutGo Robert Sianipar menekankan peran strategis sektor keuangan dalam menopang pertumbuhan daerah.

“Pembangunan sektor keuangan merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat pertumbuhan melalui perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang inklusif dan berkualitas,” kata Robert.

Ia menambahkan, penguatan inklusi keuangan harus dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi, didukung alokasi anggaran memadai, standardisasi kebijakan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dengan menjadikan program ekonomi daerah sebagai prioritas pembangunan.

Sementara itu, Wakil Direktur Eksekutif KDEKS Radlyah Hasan Jan menyoroti transformasi ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan baru di Sulut.

“Fokus transformasi ekonomi syariah mencakup pengembangan produk halal, penguatan perbankan syariah, serta optimalisasi zakat dan wakaf produktif,” ujarnya.

Pada 2026, KDEKS akan mendorong percepatan sertifikasi halal bagi UMKM, pembentukan Lembaga Pengelolaan Dana Umat Daerah, serta digitalisasi zakat dan wakaf guna meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan dana sosial keagamaan.

HLM tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan sejumlah kerja sama strategis, antara lain kerja sama antar daerah dalam pengadaan pangan, dukungan sertifikasi halal Rumah Potong Unggas di Bolaang Mongondow Selatan, pengembangan Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat di IAIN Manado, serta kerja sama optimalisasi pendapatan asli daerah antara Pemprov Sulut, 15 kabupaten/kota, dan Bank SulutGo.

Dalam arahannya, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci percepatan pembangunan ekonomi.

“Pengendalian inflasi harus dilakukan melalui penguatan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas, stabilisasi harga, serta optimalisasi peran BUMD pangan,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya percepatan realisasi APBD, peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, serta penguatan sektor unggulan dan industri manufaktur.

Selain itu, Yulius mendorong digitalisasi pembayaran dan perluasan akses keuangan bagi petani, nelayan, pelaku UMKM, serta kelompok rentan, termasuk pengembangan industri halal dan optimalisasi dana sosial syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Melalui penguatan sinergi lima tim dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Bank Indonesia dan pemerintah daerah optimistis stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara dapat terus terjaga secara inklusif dan berkelanjutan. (Mjd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *