Editor / Pewarta : Frans Kasumbala
SITARO (Gawai.co) – Jalan raya di Kali Batuawang, Kelurahan Bebali, Kecamatan Siau Timur memprihatinkan. Pasalnya, jalan utama dari Kota Ondong menuju ke Ulu ini kerap dilanda banjir lahar dingin.
Jalur ini selalu ditutup, setiap kali hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Pulau Siau.
lumpur berwarna cokelat disertai bau, mengalir beriringan dengan material pasir serta bebatuan (lahar dingin) memenuhi jalan.
Untuk membuka akses, biasanya butuh waktu dua hingga tiga jam menggunakan alat berat, jika terjadi di malam hari maka akan lebih lama, apalagi masih terjadi hujan pembersihan akan dihentikan.
Padahal, setiap hari ada ribuan kendaraan akan lalu lalang sejak pagi hingga dini hari, apalagi saat kapal tiba di pelabuhan ulu (Siau Timur) yang saat ini dialihkan ke Pehe (Siau Barat).
Jalan ini juga merupakan jalan terdekat, warga yang bekerja ke Pusat Pemerintahan di Ibukota Ondong, maupun sebaliknya akan berbelanja ke Ulu sebagai pusat perdagangan warga di tanah karangetang.
Belum lagi jika ada pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Lapangan Sawang di Kecamatan Siau Timur Selatan, setidaknya ada tiga Pusksesmas yakni Salili, Ondong dan Hiung kerap melewati jalan ini.
Sebenarnya, ada juga jalan alternatif lewat Kampung Pangirolong tapi medan menanjak sangat beresiko dilewati mobil ambulance.
Sesuai data yang ada, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) melalui Dinas Pekerjaan Umum maupun Badan Penanggulangan bencana daerah, sebenarnya telah membangun mulai dari sabodam hingga beberapa jembatan.
Namun bak menahan ombak, sejumlah fasilitas negara itu tak mampu melawan ribuan kubik material dari Gunung Api Karangetang yang terdorong aliran air.
Kejadian ini di hafal betul Bupati Kepulauan Sitaro Evangelian Sasingen. Menurutnya, upaya pembersihan setiap kali turun lahar dingin itu bukan solusi.
“Kita tidak mengatasi masalah dengan membersihkan, turun hujan dibersihkan lagi,” kata Sasingen.
Meski begitu, Sasingen mengakui itu satu satunya cara yang di lakukan beberapa tahun terakhir untuk membuka akses jalan.
“Tidak banyak pilihan, itu paling bisa dilakukan,” ungkapnya lagi menambahkan.
Belum lama ini, Jumat (21/7/2023) Bupati yang dilantik pada 2018 itu menyampaikan keinginan dan impiannya kepada sejumlah pemimpin agama di Kantor Bupati.
Sasingen menginginkan ada pembangunan Jembatan layang untuk menghubungkan kedua sisi, sehingga material gunung api akan berada di bawah dan menghadirkan solusi.
“Namun itu tidak mudah, anggaran kita akan habis hanya untuk membangun jalan itu,” serunya lagi.
“Padahal dengan begitu kita semua bisa melewati tanpa hambatan,” katanya.
Dia (Sasingen) juga terus menolak menyerah, Bupati perempuan pertama di Sitaro rencananya akan meminta bantuan Pemerintah Pusat untuk pembangunam mega proyek ini.
“Akan ke Pusat kita coba semaksimal mungkin untuk dapat alokasi anggaran itu (Jembatan Layang),” kata dia yakin.
Sebenarnya Pemerintah Daerah juga menyiapkan rencana lain, Sekertaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro Denny D Kondoj menyampaikan akan membangun jalan alternatif dari Kelurahan Akesimbeka Siau Timur menuju Kampung Lai Siau Tengah.
“Membangun jalan baru yang menuju Lai itu yang sudah ada dan dapat dikembangkan. Anggaranya masih bisa, jika jembatan layang belum terbangun,” ungkapnya.
Meski begitu, dalam melanjutkan pembangunan jalan Akesimbeka-Lai, pemerintah menemui kendala seperti pembebasan lahan milik warga.
“Cuma itulah, dulu ada sedikit pembebasan lahan mungkin karena berhimpitan dengan pohon pala masyarakat,” ungkapnya.
Sedangkan untuk rencana jangka panjang (Jembatan layang) Kondoj menyampaikan Pemerintah telah mengajukan permohonan bantuan ke pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
“Karena ini situasi akibat bencana maka kami yakin pemerintah pusat memahami bahwa itu tanggung jawab pemerintah secara nasional demi menjaga masyarakat di daerah,” beber Kondoj.
Sebelumnya, DPRD Kabupaten Sitaro menggelar Rapat Dengar Pendapat atau RDP dengan pemerintah daerah mengenai penanggulangan bencana alam.
RDP yang dipimpin langsung Ketua DPRD Djon Janis itu digulirkan menyikapi kondisi wilayah yang kerap dilanda bencana banjir dan erupsi Gunung Karangetang.
Dimana dalam rapat tersebut, pihak legislatif meminta penjelasan kepada pemerintah daerah mengenai langka penanganan bencana alam yang belakangan marak terjadi. (frans)
