Pewarta : Rendi Pontoh
Editor : Martsindy Rasuh
BOLMUT (Gawai.co) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) kembali menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawasi proses Pilkada 2024, khususnya pada tahapan kampanye.
Untuk itu, Bawaslu Bolmut menggelar sosialisasi pengawasan pemilihan partisipatif selama 2 hari bersama para awak media, Organisasi Kepmudaan (OKP) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Rabu (3/10/2024) kemarin, di Hotel Sutan Raja, Kotamobagu.
Kegiatan ini, Bawaslu menghadirkan tiga narasumber, dan salah satunya adalah Dosen Pascasarjana Universitas Negeri Manado (UNIMA) Richard Pangkey.
Dalam materinya terkait keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kampanye Pilkada 2024. Ia menekankan bahwa pengawasan oleh masyarakat dapat menjadi penyeimbang dalam proses pemilihan, terutama di tengah tantangan hubungan emosional yang mungkin terjalin antara kandidat dan pemilih.
“Sering kali ada ketakutan di tengah masyarakat untuk bersikap netral dalam pengawasan, terutama dengan adanya kedekatan emosional yang sudah terbangun sebelumnya. Hal ini, bisa mempengaruhi ketidakberpihakan dalam proses pengawasan,” kata Pangkey.
Lebih lanjut, dia menyoroti berbagai potensi kejahatan pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), yang kerap terjadi selama tahapan kampanye. Salah satu bentuk kejahatan yang sering ditemukan adalah penggelembungan suara.
“Penggelembungan suara sering menjadi fokus, namun ada banyak pelanggaran lain yang juga perlu diawasi secara ketat oleh masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Plh Ketua Bawaslu Bolmut, Rizki Posangi, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengawasan partisipatif.
“Kami berharap melalui kegiatan ini, media dapat memberi pemahaman kepada masyarakat tentang peran mereka dalam menjaga integritas pemilu, dan berkontribusi aktif dalam setiap tahapan, khususnya kampanye,” tutupnya.
Dengan adanya sosialisasi ini, Bawaslu Bolmut berharap keterlibatan publik dalam pengawasan pemilu akan semakin meningkat, sehingga dapat memastikan Pilkada 2024 berjalan dengan lebih transparan, jujur, dan adil. (rp)
