Pewarta : Rendi Pontoh
Editor : Martsindy Rasuh
BOLMUT (Gawai.co) – Ungkapan “Taring yang Patah” tampaknya tepat menggambarkan sikap beberapa wakil rakyat yang gagal menjalankan amanah mereka sebagai perpanjangan tangan rakyat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Pasalnya, sebanyak 10 Anggota DPRD Bolmut dari fraksi gabungan, masing-masing Golkar, PKB, Perindo, Demokrat, dan PAN memilih mangkir dari rapat penting, pada Jumat, (27/9/2024) kemarin. Padahal Rapat Paripurna tersebut, terkait penetapan APBD Perubahan 2024.
Ketidakhadiran para anggota fraksi membuat Sidang Paripurna Penetapan APBD-P menjadi tidak kuorum. Padahal, rapat tersebut untuk kepentingan rakyat Bolmut. Situasi ini pun menjadi pukulan telak bagi keberlangsungan roda pemerintahan dan pelayanan publik di daerah, karena bergantung pada keputusan anggaran di DPRD itu.
Rapat paripurna yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan, kini tertunda akibat absennya para wakil rakyat. Dampak dari sikap tersebut, tidak hanya kepasa proses penganggaran, tetapi juga terhadap keberlanjutan hajat hidup Rakyat kecil seperti pembayaran Honor Tenaga Harian Lepas (THL) yang sudah hampir 5 Bulan tidak dibayarkan, belum lagi gaji TPP ASN. Bahkan, pengadaan obat-obatan bagi pasien dan Petugas Kebersihan.
Kekecewaan pun muncul dari berbagai elemen masyarakat. Banyak yang mempertanyakan komitmen dan integritas para wakil rakyat yang memilih mangkir dari sidang tersebut.
Rheinal, Ketua LSM Galaksi Sulut, dengan tegas menyuarakan kekecewaannya terhadap sejumlah Anggota DPRD Bolmut yang mangkir dari Sidang Paripurna terkait penetapan APBD Perubahan itu.
“Bagaimana mungkin mereka bisa mewakili kepentingan rakyat, jika menghadiri rapat paripurna saja enggan. Padahal, keputusan ini sangat penting untuk kesejahteraan daerah,” ungkapnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Wakil Ketua DPRD Bolmut dari Partai Golkar, Syaiful Ambarak, belum memberikan keterangan resmi terkait absen dirinya beserta anggota fraksi gabungan lainnya pada penetapan APBD-P 2024.
Upaya untuk menghubunginya melalui pesan singkat WhatsApp di nomor 0852xxxxxxx juga belum mendapat respons.
Ketidakjelasan alasan mangkirnya para anggota dewan ini, menambah keresahan publik. Masyarakat kini bertanya-tanya, apakah agenda politik atau kepentingan pribadi yang menjadi prioritas, sementara kesejahteraan rakyat harus terhenti akibat absennya para wakil rakyat yang seharusnya memperjuangkan nasib mereka. (rp)
