Pewarta : Rendi Pontoh
Editor : Martsindy Rasuh
BOLMUT (Gawai.co) – Penjabat (Pj) Bupati Bolaang Mongondow Utara, Darwin Muksin, bersama Ketua DPRD Frangky Chendra, menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja APBD dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Semester II Tahun 2024, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Senin (131/1/2025).
Penyerahan LHP Kinerja ini diikuti oleh tujuh kabupaten/kota se-Sulawesi Utara, termasuk Bolaang Mongondow Utara.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Arif Fadillah, menjelaskan tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk menilai penyebab permasalahan dalam pengelolaan APBD yang belum sepenuhnya mendukung pembangunan nasional. Selain itu, pemeriksaan ini untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah dapat menyelesaikan masalah dalam penyelenggaraan JKN yang dapat menghambat pelayanan kesehatan kepada peserta.
“Secara umum, kami (BPK) mencatat beberapa temuan penting terkait pengelolaan keuangan daerah, di antaranya adalah penganggaran penerimaan daerah yang belum sepenuhnya terukur secara rasional, pengelolaan kas daerah yang belum optimal dalam mendanai belanja daerah, serta ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi mandatory spending yang belum sepenuhnya memenuhi batas alokasi yang telah ditentukan,“kata Fadillah.
Lebih lanjut dia berharap agar hasil pemeriksaan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kepala daerah dan pihak DPRD.
“Pemeriksaan ini demi meningkatkan pengawasan serta mengambil kebijakan yang lebih tepat dalam pengelolaan APBD dan program JKN di masing-masing daerah,” harapnya.
Sementara itu, Pj. Bupati Bolmut Darwin Muksin, menyampaikan terima kasih kepada BPK atas masukan terkait pengelolaan keuangan yang lebih terukur.
“Kami pemerintah daerah tentu akan lebih baik lagi dalam hal pengelolan keuangan, dan memaksimal dalam segi pelayanan serta rasional dalam setiap pemeriksaan. Ini tentu menjadi bahan evaluasi kami kedepannya,” kata bupati.
“Urgensi hasil pemeriksaan dan catatan BPK ini, tentu akan menjadi acuan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” tandasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Inspektur Daerah, Kepala Perangkat Daerah Teknis Dinas Kesehatan, serta Direktur RSUD/RSP setempat. (rp)
