Pewarta : Rendi Pontoh
Editor : Martsindy Rasuh
BOLMUT (Gawai.co) — Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Bolaang Mongondow Utara Supriadi Goma, sekaligus akademisi yang mengamati setiap perpolitikan di daerah ini. Pasalnya, isu pemekaran wilayah, sudah tak relevan lagi di bawah dalam setiap kampanye politik.
Wacana tersebut sudah usang, dan tidak lagi menjadi prioritas dalam diskusi politik. Untuk itu, Supriadi mengajak para pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bolmut yang saat ini tengah berlomba-lomba menjadi terbaik dimata masyarakat, harus lebih fokus memaparkan program kinerja dan visi-misi yang berorientasi pada masa depan.
“Ketika merujuk ke masa lalu, kita justru akan tenggelam di dalamnya. Seperti fenomena terjadinya ego wilayah yang mengklaim, bahwa dirinya paling berjasa atas terbentuknya daerah otonom baru. Tentu hal ini menggambarkan keterberlekangan dalam berfikir. Artinya, jika pada waktu itu, hanya segelintir orang yang memperjuangkan pemekaran dan rakyat tidak menghendaki, apakah kondisi sekarang akan terjadi? Dan pada akhirnya semua punya peran dalam pembentukan Kabupaten tersebut,” kata Supriadi, Rabu (25/9/2024) kemarin.
Dia menekankan pentingnya masyarakat cerdas dalam memilih calon pemimpin, dengan memperhatikan program kerja yang ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon.
“Masyarakat harus pintar memilih calon. Saya betgarap semua kampanye harus diikuti dan didengar, terutama terkait program kinerja mereka,” ungkapnya.
Selain itu, Supriadi juga menyoro tantangan yang dihadapi kepala daerah, khususnya Bupati jika nanti terpilih.untuk dapat
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bolmut.
Ia menyebut kewenangan Bupati kerap terbentur dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, terutama dalam bidang industri, di mana banyak perizinan yang harus melalui pemerintah pusat.
“Semua izin harus di pemerintah pusat sehingga perlu ada kajian ulang terkait perluasan kewenangan bagi Bupati. Jika dibandingkan dengan menteri, jabatan Bupati sebenarnya lebih tinggi karena dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk. Oleh karena itu, perlu ada perluasan kewenangan agar kesejahteraan masyarakat lebih terlihat,” jelas Supriadi saat bincang-bincang santai dengan Media ini.
Pernyataan Supriadi Goma ini, soal pentingnya pembenahan regulasi dan pemikiran yang lebih progresif dari setiap calon pemimpin yang maju pada pilkada serentak 2024. Ini sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bolmut, sekaligus memperingatkan agar isu-isu yang sudah ketinggalan zaman, tidak lagi mendominasi perdebatan politik. (rp)
