Pewarta : Rendi Pontoh
Editor : Martsindy Rasuh
BOLMUT (Gawai.co) — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Galaksi Sulawesi Utara, Reinal Mokodompis, berikan dukungan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Penjabat (Pj) Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Darwin Muksin.
Kebijakan yang dimaksud adalah untuk meminimalisir anggaran perjalanan dinas (perjadin) yang dinilai tidak mendesak, guna mengalihkan dana yang lebih menyentuh langsung ke program pelayanan masyarakat
Reinal, menegaskan langkah tegas Pj Bupati Darwin Muksin ini adalah keputusan yang tepat, mengingat kondisi keuangan daerah yang semakin terbatas. Ditambah lagi setelah gagalnya pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) pada akhir tahun 2024 lalu.
“Kebijakan pemangkasan perjalanan dinas yang tidak penting ini demi kepentingan masyarakat. Apalagi untuk kegiatan yang tidak mendesak, lebih baik dana tersebut dialihkan untuk program yang lebih prioritas,” kata Reinal kepada sejumlah media, Senin (18/11/2024) kemarin.
Dia juga menyayangkan adanya protes dari sejumlah Kepala Dinas (Kadis) yang menentang kebijakan ini, karena Reinal menilai di saat anggaran daerah sangat terbatas, seharusnya seluruh jajaran pemerintah daerah mendukung kebijakan tersebut, bukan mempertahankan anggaran perjalanan dinas yang tidak esensial.
“Seharusnya mereka mendukung kebijakan yang tujuannya untuk kepentingan rakyat, bukan malah menuntut perjalanan dinas tersebut,” tegasnya.
Apalagi, dinilai ada upaya untuk mengaitkan kebijakan ini dengan kepentingan politik 2024 sebagai hal yang tidak relevan.
“Kebijakan tersebit tidak ada kaitannya dengan politik. Ini soal pengelolaan anggaran yang bijaksana di tengah keterbatasan. Justru perlu disorot 10 anggota DPRD yang tidak hadir dalam pembahasan APBD-P, sehingga anggaran daerah gagal disahkan,” bebernya.
Di akhir pernyataannya, Reinal mengingatkan kepada pihak-pihak tertentu menuduh Bupati Darwin Muksin yang memanfaatkan kebijakan ini untuk kepentingan politik agar dapat menunjukkan bukti yang sah.
“Jika tuduhan ini tidak didasarkan pada bukti yang jelas, maka Pj Bupati perlu melaporkan tuduhan tersebut ke pihak berwenang karena ini sudah mengarah pada pencemaran nama baik pemerintah daerah,” tegas Reinal.
Kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas ini dapat berdampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bolmut, terutama dalam menghadapi tantangan anggaran yang terbatas. (rp)
