Bolmut  

LP KPK Soroti Rekomendasi Kuota BBM Bersubsidi Diduga Disalahgunakan Sejumlah OPD di Bolmut

(Foto/Doc) Ketua LP KPK Fadli Alamri.

Pewarta : Rendy Pontoh
Editor : Martsindy Rasuh

Bolmut, (Gawai.co) – Ketua Lembaga Pengawal Kebijakan Pemrintah dan Keadilan (LP KPK), Fadli Alamri, menyebut bahwa sekarang ini ada penumpukan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, diduga dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Penumpukan ini, menurut Fadli, terjadi karena penggunaan rekomendasi dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Perindagkop.

“Investigasi kami di lapangan, menunjukkan BBM bersubsidi tersebut menggunakan rekom dari Dinas terkair yang sudah disebutkan tadi. Mereka menimbun kemudian disalurkan ke pasar gelap. Yang jelas, hal ini merupakan tindak kejahatan,” kata Fadli kepada media ini, Kamis (30/5/2024) tadi.

Tindakan tegas harus diambil untuk mengatasi penyalahgunaan ini. Maka dari itu, pihaknya, Senin 3 Juni 2024 depan akan menyurat resmi kepada tiga dinas terkait, yakni Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag), serta Dinas Perikanan.

“Surat tersebut berisi permintaan agar penggunaan rekomendasi BBM bersubsidi dibekukan, dan di rasionalisasikan kembali untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut,” ungkapnya.

Surat tembusan, kata Fadli, akan dikirimkan kepada Penjabat Bupati Bolmut untuk mengatur pertemuan audiensi dengan LP KPK.

“Kami berharap adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan LP KPK, untuk memastikan BBM bersubsidi itu benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukan,” harapnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pertanian Bolmut, Sisca Babay, menyatakan dukungannya terhadap langkah yang diambil oleh LP KPK itu.

“Kami akan meninjau kembali peruntukan BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa subsidi BBM benar-benar dimanfaatkan oleh mereka yang berhak,” ungkapnya.

Langkah proaktif dari LP KPK ini, diharapkan dapat mengakhiri praktik-praktik penyelewengan yang merugikan masyarakat dan negara.

Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan BBM bersubsidi dapat didistribusikan dengan lebih adil dan tepat guna, serta mendukung kebutuhan di sektor pertanian, perdagangan, dan perikanan di Kabupate Bolmut. (rp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *