Pewarta: Rendi Pontoh
Boltara — Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Dr. Sirajudin Lasena, secara resmi membuka Rapat Kerja Perdana Pemerintah Daerah Tahun 2026, yang dilaksanakan di Lantai III Kantor Bupati Bolaang Mongondow Utara, Senin, (5/1/26).
Rapat awal tahun ini dikemas dalam agenda Spotlight Tahun Baru 2026, sebuah forum strategis yang digagas oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Boltara. Kegiatan tersebut mengangkat tema “Penguatan Tatalaksana Organisasi, Efektivitas Struktur dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja serta Pencegahan Overlapping Tugas Individu dan Organisasi.”
Dalam sambutannya, Bupati Sirajudin menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025–2029, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025, merupakan landasan strategis utama pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan.
Menurutnya, RPJMD tidak boleh dipahami sekadar sebagai kumpulan program sektoral, melainkan sebagai sistem kerja yang terintegrasi. Setiap perangkat daerah memiliki peran yang saling terkait dan harus bergerak dalam satu arah untuk mencapai sasaran pembangunan yang sama.
“RPJMD adalah sistem kerja bersama. Tidak ada perangkat daerah yang bekerja sendiri-sendiri, semuanya saling terkait dalam mencapai tujuan pembangunan daerah,” tegas Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 ditetapkan sebagai tahun konsolidasi awal RPJMD sekaligus masa transisi strategis menuju akselerasi pembangunan, dengan mengusung tema Pemerataan Akses dan Penguatan Ekosistem.
Empat prioritas utama RKPD 2026, kata Bupati, harus menjadi dasar pembagian peran seluruh perangkat daerah agar tidak ada lagi program yang berjalan tanpa keterkaitan dengan target makro daerah, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, serta penguatan reformasi birokrasi.
Bupati Sirajudin menegaskan bahwa tahun 2026 bukan tahun ekspansi program, melainkan tahun penataan. Fokus pembangunan diarahkan pada penguatan layanan dasar, pengendalian kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan program.
“Penataan struktur organisasi, kejelasan fungsi, dan koordinasi lintas perangkat daerah menjadi sangat penting untuk mencegah tumpang tindih tugas dan penggunaan anggaran,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa penguatan tata laksana organisasi, efektivitas struktur, serta pencegahan overlapping tugas merupakan kunci keberhasilan pembangunan di tahun 2026. Dalam kondisi efisiensi anggaran, setiap rupiah APBD harus dikelola secara disiplin melalui pembagian peran yang jelas, indikator kinerja yang terukur, serta koordinasi yang solid antarperangkat daerah.
Melalui forum tersebut, Bupati berharap seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama, bergerak pada jalur yang searah, serta bertanggung jawab tidak hanya pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada hasil nyata pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Rapat kerja ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Boltara Moh. Aditya Pontoh, para narasumber nasional, di antaranya Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Kementerian Dalam Negeri Evan Nur Setya Hadi serta Direktur Kinerja dan Penghargaan ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) Neny Rochany.
Hadir pula para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan perangkat daerah, Direktur RS Pratama, para Kepala Puskesmas, serta jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.(rp)
